Netanyahu mengatakan keputusan tersebut diambil oleh hakim bias yang dimotivasi oleh sentimen anti-Semit terhadap satu-satunya Berita mengenai dukungan Presiden Joe Biden terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah International Criminal Court (ICC) menerbitkan surat penangkapannya adalah isu yang kompleks dan kontroversial. Hal ini melibatkan hubungan internasional, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang telah lama mendukung Israel. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang patut diperhatikan. Pertama, penting untuk memahami bahwa ICC berfokus pada penuntutan individu atas kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penerbitan surat penangkapan terhadap Netanyahu menunjukkan bahwa lembaga internasional ini menilai tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah Israel di wilayah Palestina dapat memenuhi kriteria tersebut. Namun, banyak pihak, termasuk pemerintah AS, memandang tindakan ini sebagai bentuk intervensi yang dapat mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Kedua, dukungan Biden terhadap Netanyahu juga mencerminkan kebijakan luar negeri AS yang telah ditetapkan selama beberapa dekade. AS secara tradisional adalah sekutu kuat Israel, dan banyak politisi di AS melihat dukungan ini sebagai komitmen terhadap keamanan Israel di wilayah yang rentan. Namun, pada saat yang sama, ini menimbulkan kritik dari berbagai kelompok yang berjuang untuk keadilan dan hak asasi manusia di Palestina. Beberapa berpendapat bahwa dukungan ini mendorong impunitas bagi tindakan yang mungkin melanggar hukum internasional. Ketiga, reaksi dari berbagai kalangan terhadap pernyataan Biden menunjukkan adanya polarisasi yang semakin tajam dalam pandangan mengenai konflik Israel-Palestina. Di satu sisi, ada yang memahami bahwa dukungan kepada sekutu strategis adalah bagian dari geopolitik. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menganggap bahwa tindakan tersebut meremehkan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina dan mengabaikan tuntutan keadilan internasional. Dalam hal ini, penting bagi pemimpin dunia untuk mencari keseimbangan antara mempertahankan hubungan strategis dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebijakan luar negeri yang berorientasi pada dialog konstruktif dan keadilan dapat berkontribusi terhadap solusi yang lebih damai dan stabil di Timur Tengah. Akhirnya, berita ini menggambarkan betapa pentingnya peran organisasi internasional dan hukum internasional dalam menegakkan keadilan. Di tengah ketegangan politik dan konflik yang berlangsung lama, setiap langkah menuju keadilan harus diperhatikan dan didiskusikan secara serius oleh pemimpin dunia. Tindakan mendukung atau menolak laporan ICC tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga pada persepsi dunia terhadap komitmen negara-negara terhadap keadilan dan hak asasi manusia.