Kabag  Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat usai menembak Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Berita mengenai AKP Dadang Iskandar yang menyerahkan diri setelah terlibat insiden penembakan terhadap rekan sesama polisi di Solok Selatan adalah sebuah peristiwa yang menyentuh banyak aspek, baik dari sudut pandang hukum, etika, maupun dinamika institusi kepolisian itu sendiri. Peristiwa semacam ini tentunya menimbulkan banyak pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proses penegakan hukum harus berjalan di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Pertama-tama, sebagai seorang perwira polisi, tindakan AKP Dadang Iskandar patut mendapatkan perhatian serius. Penembakan sesama anggota kepolisian mencerminkan masalah yang lebih dalam dalam institusi tersebut, termasuk kemungkinan stres kerja, tekanan, atau konflik yang mungkin tidak terkelola dengan baik. Adanya beban psikologis dan lingkungan kerja yang tidak kondusif bisa berkontribusi pada tindakan yang mencederai prinsip-prinsip dasar dari tugas kepolisian itu sendiri yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan melindungi masyarakat. Melihat dari sudut pandang hukum, penyerahan diri setelah melakukan tindakan kriminal adalah langkah yang bisa dianggap sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Namun, ini juga harus diimbangi dengan proses penyelidikan yang transparan dan objektif. Penegak hukum harus memastikan bahwa semua aspek kasus ditangani secara adil dan tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada seorang perwira. Keberanian untuk menyerahkan diri, meskipun sangat dihargai, tidak dapat menghapus fakta bahwa seorang anggota kepolisian telah melakukan pelanggaran yang serius. Selanjutnya, insiden ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk evaluasi internal dalam tubuh kepolisian. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya insiden semacam ini? Apakah ada program dukungan mental atau psikologis yang memadai bagi anggota kepolisian? Pembangunan kapasitas di dalam organisasi untuk menangani tekanan dan masalah interpersonal di antara anggota sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, masyarakat pun berhak untuk mendapatkan penjelasan mengenai langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memastikan keselamatan dan integritas penegakan hukum. Perlu juga ditekankan pentingnya transparansi dalam kasus ini. Publik perlu diyakinkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan setelah insiden ini adil dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ketidaktransparanan dalam penanganan kasus seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik adalah landasan dalam menjalankan tugas kepolisian, dan kehilangan kepercayaan tersebut dapat berdampak jangka panjang bagi efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Akhirnya, tantangan ini merupakan panggilan bagi semua institusi untuk bersikap introspektif dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Komunikasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan mental, dan penanganan situasi konflik di dalam institusi adalah langkah-langkah yang sangat krusial. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait untuk bersama-sama membangun institusi kepolisian yang lebih baik, profesional, dan bertanggung jawab.