Beredar rekaman detik-detik AKP Dadang Iskandar,  Kabag Ops Polres Solok Selatan diamankan saat serahkan diri. Berita mengenai "Viral AKP Dadang Iskandar Ngamuk saat Serahkan Diri usai Tembak AKP Ulil: Mau Apa, Saya Makan Kau" mengungkapkan sebuah insiden yang sangat serius dan mengkhawatirkan di kalangan penegak hukum di Indonesia. Tindakan kekerasan di dalam institusi kepolisian bukan hanya mencederai citra lembaga, tetapi juga menggugurkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, perlu ditekankan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, dan setiap individu, termasuk anggota kepolisian, harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka di hadapan hukum. Peristiwa ini mencerminkan adanya masalah sistemik yang lebih besar di dalam kepolisian, seperti stres kerja, tekanan psikologis, dan emosi yang tidak terkelola dengan baik. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan mental dan emosional anggota kepolisian. Program pelatihan, konseling, dan dukungan psikologis perlu ditingkatkan agar anggota kepolisian dapat mengelola situasi yang menimbulkan tekanan dengan cara yang lebih baik. Lebih jauh lagi, insiden ini juga menggugah diskusi mengenai akuntabilitas di dalam tubuh polisi. Masyarakat mengharapkan ada transparansi dan penegakan hukum yang tegas untuk perbuatan buruk dari oknum kepolisian, agar tidak ada kesan impunitas. Keberanian AKP Dadang Iskandar untuk menyerahkan diri perlu dicontoh, namun itu harus diikuti dengan proses hukum yang adil untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban yang sangat penting dalam menjaga integritas institusi penegak hukum. Di sisi lain, berita viral semacam ini juga dapat berdampak pada suasana psiko-sosial masyarakat. Rasa kebanggaan dan kepercayaan yang masyarakat miliki terhadap polisi dapat berkurang drastis akibat insiden ini. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan guna mengembalikan kepercayaan publik. Ini bisa dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam proses penyelidikan, komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kejadian ini, meskipun sangat menyedihkan, dapat menjadi titik balik bagi pembenahan sistem kepolisian di Indonesia. Hal ini menjadi panggilan bagi seluruh stakeholders, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk bersama-sama mendukung reformasi dalam tubuh kepolisian. Reformasi yang perlu dilakukan tidak hanya sebatas pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek budaya organisasi, sistem pelatihan, dan perlindungan kesehatan mental bagi anggotanya. Dalam konteks ini, media juga memiliki peranan penting dalam memberitakan insiden ini dengan adil dan bijaksana. Media harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan tidak sensasional, agar masyarakat dapat memahami konteks yang lebih luas dari insiden tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan persepsi negatif yang berlebihan terhadap lembaga kepolisian secara keseluruhan. Secara keseluruhan, insiden seperti ini menyoroti betapa pentingnya pencegahan dan penanganan masalah kekerasan di dalam lembaga kepolisian. Melalui langkah-langkah yang tepat, diharapkan insiden serupa tidak terulang di masa depan. Satu hal yang pasti, kepercayaan masyarakat adalah fondasi bagi keberhasilan setiap institusi penegak hukum, dan upaya untuk memulihkannya harus dimulai secepat mungkin.