Saat berada di ruangan identifikasi, saat akan mengambil handphone di kendaraannya, diduga diikuti oleh pelaku ini. Berita mengenai insiden yang melibatkan AKP Ulil dengan Kapolda Sumbar adalah sebuah tragedi yang mencerminkan berbagai isu yang lebih luas dalam sistem kepolisian di Indonesia. Dalam konteks ini, kita perlu mendalami berbagai faktor yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya insiden tersebut. Pertama, perlu dicatat bahwa tindakan pembuntutan sebelum menembak adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi dan melanggar prinsip dasar penegakan hukum. Polisi seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan menjadi ancaman. Kasus seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari aparat yang seharusnya menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesinalisme. Kedua, insiden ini membuka ruang untuk membahas dinamika internal di kepolisian, baik itu terkait dengan struktur organisasi maupun budaya di dalamnya. Apakah ada tekanan tertentu dari atasan kepada bawahan? Atau mungkin terdapat persaingan yang tidak sehat yang berujung pada tindakan-tindakan kekerasan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh pihak kepolisian dan instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Selanjutnya, masyarakat dan LSM memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi dalam proses penyelidikan insiden ini. Sebuah penyelidikan yang independen dan objektif sangatlah penting agar tidak ada upaya menutup-nutupi kesalahan. Transparansi dalam proses hukum juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Selain itu, kita harus mempertimbangkan dampak psikologis baik bagi korban maupun pelaku. Pelatihan dan pendampingan psikologis bagi anggota kepolisian sangatlah penting untuk mendorong mentalitas yang sehat dalam menjalankan tugas mereka. Situasi stres dan tekanan dalam pekerjaan policing harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan tindakan yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Terakhir, insiden ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan pihak berwenang untuk melakukan reformasi yang menyeluruh dalam jajaran kepolisian. Pelatihan lebih lanjut tentang etika, hak asasi manusia, dan perlakuan terhadap sesama anggota bukan hanya penting untuk menjamin keselamatan tetapi juga untuk meningkatkan citra kepolisian di mata publik. Dengan demikian, walaupun insiden ini sangat menyedihkan, kita harus melihatnya sebagai peluang untuk perubahan positif dalam sistem kepolisian, demi kepentingan masyarakat dan keamanan negara. Mari kita dukung transparansi dan akuntabilitas agar institusi yang seharusnya melindungi, bisa kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat.