Usai menembak rekannya sesama polisi yaitu Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto Anshari, Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Berita mengenai peristiwa yang melibatkan AKP Dadang Iskandar dan AKP Ulil Ryanto di Solok Selatan adalah sebuah insiden yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan kompleksitas dalam dunia penegakan hukum. Memecat seorang anggota kepolisian yang terlibat dalam tindakan kekerasan merupakan langkah yang perlu diambil untuk menjaga integritas institusi kepolisian itu sendiri. Insiden ini memberikan sinyal bahwa tindakan yang menyimpang dari etika dan prosedur kepolisian tidak akan ditoleransi. Kepolisian seharusnya menjadi penjaga keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Namun, jika oknum di dalamnya terlibat dalam tindak kekerasan, hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat. Proses pemecatan yang sedang berjalan menunjukkan bahwa ada mekanisme dalam institusi kepolisian untuk menanggapi perilaku yang tidak pantas, sekaligus memberikan edukasi kepada anggotanya bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di sisi lain, kita juga perlu merenungkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya insiden tersebut. Apakah ini merupakan hasil dari tekanan dalam pekerjaan, kurangnya pengawasan, atau mungkin kultur yang tidak mendukung profesionalisme? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam situasi ini, penting bagi pihak kepolisian dan pemerintah untuk memberikan transparansi kepada publik mengenai proses penyelidikan dan pemecatan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas agar mereka dapat memahami bahwa langkah-langkah yang diambil serius dan berbasis pada fakta-fakta yang ada. Ini akan membantu membangun kembali kepercayaan yang mungkin hilang akibat insiden ini. Selain itu, institusi kepolisian juga perlu menerapkan program pelatihan dan pengembangan yang lebih baik agar anggota mereka memahami dan menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan peningkatan perhatian pada pelatihan etika dan komunikasi, diharapkan anggota kepolisian dapat menangani konflik dengan cara yang lebih konstruktif dan menghindari kekerasan. Situasi ini mendesak kita untuk berpikir lebih jauh tentang perbaikan keseluruhan dalam manajemen sumber daya manusia di kepolisian. Harus ada sistem yang lebih baik dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja anggota. Dengan demikian, tindakan ini bukan hanya sekadar pemecatan, tetapi juga langkah awal dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman, baik bagi anggota kepolisian maupun masyarakat yang mereka layani. Akhirnya, insiden ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kekuasaan datang dengan tanggung jawab. Setiap anggota kepolisian harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk bertindak dengan integritas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kedisiplinan, kita berharap bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat dikembalikan dan ditingkatkan di masa mendatang.