Masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bontang dijadwalkan berlangsung pada 24-27 November 2024, atau tiga hari sebelum pencoblosan Berita yang berjudul 'Masuk Hari Tenang, Bawaslu Bontang Besok Mulai Tertibkan APK dan Lakukan Patroli Pengawasan' menunjukkan langkah proaktif yang diambil oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan integritas proses pemilihan umum. Hari tenang sebelum pemilu merupakan momen penting, di mana calon pemilih diberikan kesempatan untuk merenungkan pilihan mereka tanpa gangguan dari aktivitas kampanye yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Tindakan Bawaslu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah langkah yang tepat untuk menjaga keadilan dan kesetaraan bagi semua kandidat. Keberadaan APK yang berlebihan atau tidak sesuai aturan dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan pemilu. Dengan menertibkan APK yang tidak seharusnya, Bawaslu berupaya menciptakan suasana demokratis yang menekan potensi manipulasi dan memanipulasi persepsi publik. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua kandidat memiliki peluang yang sama untuk menyampaikan visi dan misi mereka, tanpa terhalang oleh iklan yang berlebihan dan bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih. Selain itu, patroli pengawasan yang disebutkan dalam berita ini adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama masa tenang. Pengawasan yang ketat dari Bawaslu diharapkan dapat mencegah tindakan-tindakan yang dapat merusak proses demokrasi, seperti intimidasi, provokasi, atau penyebaran berita palsu. Hal ini juga menunjukkan komitmen Bawaslu untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang independen dan bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur. Tanggapan positif masyarakat terhadap aktivitas Bawaslu sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan ini. Penting bagi masyarakat untuk menyadari peran serta tanggung jawab mereka dalam turut menjaga proses pemilu yang bersih. Kesadaran kolektif ini bisa diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam memberikan laporan kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran atau ketidakberesan yang terjadi di lapangan. Namun, perlu juga diingat bahwa keberhasilan penertiban APK dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya tergantung pada lembaga tersebut, tetapi juga pada kerjasama dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, calon pemilih, dan para kandidat itu sendiri. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat sangat penting agar semua pihak memahami aturan yang ada dan dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam proses pemilu. Dalam konteks yang lebih luas, tindakan Bawaslu ini juga mencerminkan upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemilu. Dengan transparansinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diharapkan masyarakat dapat lebih yakin akan hasil pemilu yang akan datang. Ini penting untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial di daerah tersebut pasca-pemilu. Secara keseluruhan, langkah Bawaslu dalam menertibkan APK dan melakukan patroli pengawasan adalah langkah positif yang perlu didukung oleh semua elemen masyarakat demi terciptanya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak memiliki peran penting agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prinsip dasar yang telah ditetapkan.