Seluruh kader di semua tingkatan dilarang menggunakan lambang, lagu atau logo dan atribut lainnya, aset dan kantor untuk berpolitik praktis. Berita mengenai dukungan politik yang diberikan oleh Banser (Barisan Ansor Serbaguna) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan dinamika yang menarik dalam konteks politik lokal. GP Ansor sebagai organisasi sayap muda Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi yang strategis dalam membentuk opini dan arah politik di daerah tersebut. Ketika ada pernyataan bahwa individu atau kelompok dalam Banser dapat dikenakan sanksi organisasi, hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga netralitas dan integritas organisasi. Penting untuk diingat bahwa organisasi seperti GP Ansor dan Banser sering kali berada di persimpangan antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan. Dalam demokrasi, dukungan politik adalah hal yang lumrah, namun dalam konteks organisasi, hal tersebut harus diatur dengan ketat agar tidak mencederai prinsip organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, sanksi yang akan diterapkan pada anggota yang melanggar ketentuan ini bisa dipahami sebagai langkah untuk menjamin bahwa tindakan organisasi tetap konsisten dengan tujuannya. Namun, sanksi juga dapat memicu perdebatan di antara anggota Banser dan GP Ansor itu sendiri. Ada potensi terjadinya friksi antara mereka yang ingin mendukung kandidat tertentu dengan mereka yang menginginkan organisasi tetap di jalur netral. Ini dapat menciptakan tantangan bagi kepemimpinan di tingkat daerah untuk menyeimbangkan suara anggota tanpa merusak ikatan yang telah dibangun dalam organisasi. Lebih jauh lagi, pengawasan terhadap dukungan politik yang diberikan oleh individu dalam organisasi juga mencerminkan upaya untuk memperkuat kapabilitas organisasi dalam menjawab tantangan politik yang ada. Dalam konteks masyarakat yang plural dan beragam, sikap netral yang dipegang oleh organisasi semacam ini dapat menjadi jembatan untuk membangun komunikasi yang solid antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Sikap netral dapat memperkuat posisi organisasi sebagai penggerak sosial yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, bukan sebagai alat politik. Secara keseluruhan, berita ini menggarisbawahi pentingnya pemisahan antara organisasi keagamaan dan dukungan politik individual. Kebijakan yang diambil oleh GP Ansor menunjukkan komitmen untuk menjaga konsistensi nilai dan mendorong anggota untuk berpikir kritis dalam menghadapi pilihan politik. Hal ini penting dalam konteks menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi ini sebagai entitas yang fokus pada pengembangan sosial dan keagamaan, bukan semata-mata pada politik praktis. Aturan seperti ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat kedewasaan politik anggota dalam menghadapi dinamika pemilu yang kian kompleks.