Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar,menembak wajah Kasat Reskrim AKP Ryanto Ulil, diduga karena kasus tambang ilegal. Berita mengenai insiden penembakan antara anggota polisi di Solok Selatan yang diduga terkait dengan tambang ilegal menunjukkan kompleksitas masalah yang melibatkan penegakan hukum, korupsi, dan dampak lingkungan. Situasi ini memperlihatkan bahwa isu tambang ilegal sering kali membawa dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pelanggaran hukum, termasuk konflik antar penegak hukum itu sendiri. Ketika polisi yang seharusnya menjadi pihak yang menegakkan hukum terlibat dalam tindakan kekerasan, hal ini bisa menimbulkan kepercayaan publik yang merosot terhadap institusi penegakan hukum. Insiden ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, dalam mengelola sumber daya alam. Tambang ilegal seringkali muncul karena kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi tentang eksploitasi sumber daya alam dan meningkatkan pengawasan agar tindakan ilegal dapat diminimalisir. Selain itu, situasi ini juga dapat memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas di dalam kepolisian itu sendiri. Jika anggotanya terlibat dalam kegiatan ilegal, ini dapat menciptakan persepsi bahwa ada masalah mendasar dalam etika dan integritas di lembaga tersebut. Hal ini jelas memerlukan evaluasi dan reformasi guna memastikan bahwa institusi penegak hukum tidak terpengaruh oleh tindakan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dari sudut pandang sosial, insiden ini bisa memperburuk kondisi masyarakat yang tinggal di sekitar tambang ilegal. Banyak masyarakat yang bergantung pada tambang untuk kehidupan mereka, meskipun beroperasi di luar hukum. Ketika terjadi konflik seperti ini, masyarakat menjadi korban dalam ketegangan antara penegak hukum dan pelanggar hukum. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif yang melibatkan tutur dialog dengan masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi objek penegakan hukum tetapi juga bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Ke depan, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk berkolaborasi dalam menangani isu tambang ilegal secara sistematis. Hal ini termasuk peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari tambang ilegal, serta memberikan alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan. Insiden seperti yang terjadi di Solok Selatan menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan pendekatan yang multidimensional dan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum semata. Lebih dari sekadar tindakan represif, perlu ada program-program yang memfasilitasi legalisasi usaha tambang kecil yang dikelola oleh masyarakat, diiringi dengan penerapan praktik tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan cara ini, kejadian serupa di masa depan bisa diminimalkan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sebagai pihak yang melindungi dan menegakkan kepentingan publik, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik kekerasan.