Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyoroti kasus AKP Dadang Iskandar, Kabag Ops Polres Solok Selatan tembak AKP Ulil Ryanto Anshar. Berita mengenai sorotan Ahmad Sahroni terhadap perlakuan Propam saat memeriksa AKP Dadang yang terlibat dalam insiden penembakan AKP Ulil mencerminkan perhatian yang mendalam terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, apa yang diangkat oleh Sahroni menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses hukum, terutama ketika melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. Sahroni menekankan bahwa ada prosedur tertentu yang harus diikuti untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada bentuk perlakuan istimewa, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kekuasaan atau otoritas. Perlakuan yang konsisten dan adil terhadap semua individu, terlepas dari jabatan atau pangkatnya, adalah landasan dari kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ketidakadilan atau ketidak konsistenan dalam penanganan kasus semacam ini dapat menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai integritas sistem hukum. Lebih jauh, perlakuan yang tepat dalam kasus ini juga berkaitan dengan tata kelola dan etika di dalam kepolisian. Jika AKP Dadang tidak diborgol atau tidak diperlakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka hal ini bisa diartikan sebagai bentuk impunitas yang dapat merugikan citra Polri. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap pelanggaran hukum, tak peduli siapa yang melanggarnya, akan ditangani secara profesional dan sesuai prosedur. Pendekatan yang diambil dalam penanganan kasus ini juga penting untuk mempertimbangkan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi para anggota kepolisian lainnya. Adanya contoh kasus di mana seorang perwira tinggi tidak diperlakukan secara sama dapat menciptakan rasa tidak adil di kalangan anggota polisi lainnya, yang pada gilirannya bisa berdampak pada moral dan disiplin di dalam institusi tersebut. Sahroni juga mencerminkan suara publik yang rindu akan reformasi dalam penegakan hukum. Dalam era di mana informasi dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial, citra kepolisian dan kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada tindakan yang diambil oleh pimpinan institusi. Masyarakat semakin kritis dan berharap agar pengawasan internal dapat dilakukan dengan baik, demi terciptanya institusi yang bersih dan profesional. Penting juga untuk memahami bahwa setiap insiden merupakan pembelajaran. Penyelesaian kasus ini dengan cara yang transparan dan akuntabel bisa menjadi langkah positif bagi institusi kepolisian untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap reformasi dan kepatuhan hukum. Jika proses hukum dilaksanakan dengan benar, hal tersebut bisa menghasilkan dampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Secara keseluruhan, sorotan Ahmad Sahroni merupakan panggilan untuk introspeksi dalam penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini semestinya tidak hanya dilihat dari sisi hukum semata, tetapi juga dari aspek moral, etika, dan tanggung jawab institusi. Dengan memperhatikan semua aspek ini, kita bisa berharap untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.