Kenaikan PPN 12 persen berpotensi besar mendorong semakin melemahnya daya beli masyarakat Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan isu yang seringkali menuai pro dan kontra di masyarakat, terlebih ketika dampaknya dirasakan langsung oleh konsumen dan pelaku usaha. Berita terkait Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan yang meminta penundaan kenaikan PPN menunjukkan keresahan yang mendalam di kalangan pelaku bisnis, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi. Dalam situasi di mana daya beli masyarakat masih terguncang, keputusan untuk menaikkan pajak bisa dianggap sebagai langkah yang kurang bijak. Dari sisi ekonomi, kenaikan PPN dapat berimplikasi langsung terhadap harga barang dan jasa. Hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor riil. Apalagi, jika kita melihat kondisi ekonomi global yang masih belum stabil, penyesuaian pajak semacam ini dapat menambah beban bagi konsumen dan pelaku usaha. Para pelaku usaha, terutama UMKM, mungkin akan mengalami kesulitan lebih dalam mempertahankan margin keuntungan mereka. Perlu diakui juga bahwa Kadin Kalsel mewakili suara banyak pelaku usaha yang mungkin merasa terjepit oleh kebijakan ini. Permintaan mereka untuk menunda kenaikan PPN bukan tanpa alasan. Dorongan untuk terus mempertahankan daya beli masyarakat adalah langkah strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, agar tidak menambah masalah baru dalam iklim perekonomian yang sudah rentan. Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki alasan tertentu di balik keputusan ini, seperti peningkatan pendapatan untuk pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik. Namun, ketika terdapat berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif dan melibatkan pelaku usaha dalam proses pengambilan keputusan. Alih-alih menetapkan kebijakan sepihak, dialog dan kolaborasi dapat menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Sebagai alternatif, mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan yang lebih bersifat progresif, seperti memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang paling terdampak. Ini akan membantu meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang vital bagi perekonomian lokal. Pendekatan yang lebih inklusif juga berpeluang menciptakan rasa percaya di kalangan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diambil. Kesimpulannya, penundaan kenaikan PPN bisa menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendukung pemulihan ekonomi. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Daya dukung dari seluruh pihak akan sangat diperlukan agar kebijakan apapun yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.