“Mustinya terduga pelaku dalam keadaan diborgol dan pada saat pemeriksaan juga tidak boleh merokok,” kata Sahroni. Berita yang berjudul "Pimpinan Komisi III DPR Soroti Propam Usai Biarkan Polisi yang Tembak Polisi di Solok Merokok Saat Diperiksa" menunjukkan kecemasan yang semakin meningkat mengenai akuntabilitas dan disiplin di dalam tubuh kepolisian, khususnya berkaitan dengan kasus ekstrem seperti penembakan antaranggota. Tindakan merokok yang dilakukan oleh polisi yang terlibat dalam insiden tersebut saat proses pemeriksaan, menunjukkan sikap yang kurang serius dan meremehkan proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini bisa menciptakan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian di mata publik, yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum. Komisi III DPR, sebagai lembaga pengawas, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum dilakukan secara transparan dan adil. Sorotan dari pimpinan Komisi III ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya integritas di antara aparatur penegak hukum. Ketidaknormalan dalam proses pemeriksaan, seperti kehadiran tindakan yang tampaknya sepele seperti merokok, dapat memperburuk citra kepolisian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Masyarakat harus merasa bahwa semua anggota kepolisian, terlepas dari pangkat dan jabatan, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menanggapi hal ini, penting bagi Propam (Profesi dan Pengamanan) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menerapkan sanksi yang sesuai terhadap anggota yang melanggar ketentuan. Proses ini tidak hanya akan berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menjadi sinyal bagi anggota kepolisian lainnya bahwa tindakan tidak profesional tidak akan ditoleransi. Lembaga kepolisian harus mampu menunjukkan komitmen untuk memperbaiki diri dan menunjukkan bahwa mereka mampu menegakkan disiplin internal yang kuat. Di sisi lain, kasus ini juga menggambarkan ketidakpuasan yang terus berkembang di kalangan masyarakat terhadap bagaimana penegakan hukum dilaksanakan. Ketika dugaan adanya penyimpangan semacam ini terungkap, publik akan mempertanyakan kualitas dan integritas sistem hukum yang ada. Kalau tidak diatasi, hal ini bisa berujung pada meningkatnya ketidakpercayaan terhadap polisi sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, tindak lanjut dari DPR dan Propam juga penting untuk membangun transparansi di dalam proses investigasi serta menanggapi isu-isu yang cenderung terabaikan. Hal-hal semacam ini perlu ditangani dengan serius, untuk memastikan bahwa semua tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan. Sebuah lembaga yang kuat dan berintegritas adalah kunci untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Akhirnya, berita ini juga membuka ruang bagi diskusi yang lebih luas terkait reformasi internal di tubuh kepolisian. Penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan disiplin perlu terus diupayakan agar masyarakat dapat merasa aman dan terlindungi. Tindakan tegas dan berani dari pemimpin institusi serta pengawasan yang ketat dari lembaga legislatif akan sangat tepat untuk menanggapi situasi yang ada dan dapat membantu membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.