Adapun untuk masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum memiliki KTP elektronik dapat menunjukkan Biodata Penduduk. Berita mengenai pemilih yang belum memiliki KTP tetapi dapat menggunakan biodata penduduk untuk mencoblos dalam Pilkada 2024 adalah langkah yang menarik dan penuh kontroversi. Salah satu tujuan utama dari pemilihan umum adalah untuk memastikan setiap suara dihitung dan suara setiap warga negara diakomodasi dengan baik. Dalam konteks ini, kebijakan yang memungkinkan pemilih menggunakan biodata penduduk sebagai pengganti KTP bisa dilihat sebagai suatu langkah inklusif, di mana pihak penyelenggara berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen identitas resmi. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang keabsahan dan akurasi data yang digunakan. KTP adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memiliki sistem verifikasi yang cukup ketat. Dengan mengizinkan penggunaan biodata penduduk, ada risiko terkait potensi penyalahgunaan atau penipuan suara, yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk menetapkan mekanisme yang jelas dan aman untuk memverifikasi identitas pemilih yang menggunakan biodata. Selanjutnya, meskipun niatan untuk bersikap inklusif sangat penting, perlu diingat bahwa pemilih yang tidak memiliki KTP mungkin juga merupakan indikasi adanya masalah lebih besar dalam hal administrasi kependudukan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang adil untuk mendapatkan dokumen identitas, yang merupakan hak dasar sebagai warga negara. Penyelesaian jangka panjang untuk masalah ini mungkin memerlukan reformasi dalam sistem administrasi kependudukan dan pendaftaran. Mengenai pendidikan pemilih, langkah ini juga membuka peluang bagi pendidikan masyarakat terkait pentingnya memiliki dokumen identitas resmi. Diskusi dan sosialisasi yang tepat mengenai derechos dan tanggung jawab pemilih dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP dan bagaimana hal itu berhubungan dengan partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Hal ini juga penting untuk mendorong masyarakat agar proaktif dalam mengurus dokumen mereka, sehingga ke depan tidak ada lagi kendala terkait identitas saat akan menyalurkan aspirasi dalam pemilu. Sementara itu, pendekatan yang fleksibel seperti ini reaksinya bisa beragam di kalangan masyarakat. Ada yang mungkin menyambut baik dan merasa terbantu, tetapi tidak sedikit pula yang skeptis. Ada diskursus tentang apakah cara ini cukup untuk menjaga kualitas dan keadilan pemilihan. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilih untuk terbuka dalam menjelaskan kebijakan ini serta menampung masukan dari berbagai pihak. Akhirnya, momen Pilkada 2024 menjadi tantangan tersendiri untuk menguatkan sistem pemilu di Indonesia. Keberhasilan dalam menerapkan kebijakan semacam ini tidak hanya ditentukan oleh implementasi teknis di lapangan, tetapi juga oleh seberapa baik masyarakat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat, maupun pemilih itu sendiri, sangat diperlukan untuk memelihara integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.