Berdasarkan LHKPN KPK, AKP Dadang Iskandar terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tahun 2020 lalu dengan total Rp 445.000.000. Saya tidak memiliki akses langsung ke berita terbaru atau rincian spesifik tentang peristiwa tertentu, termasuk berita tentang AKP Dadang Iskandar dan AKP Ulil Ryanto. Namun, saya dapat memberikan tanggapan umum mengenai isu-isu yang sering muncul dalam konteks kekerasan di kalangan aparat penegak hukum, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Peristiwa yang melibatkan kekerasan di dalam institusi kepolisian, terutama ketika melibatkan pegawai tinggi seperti AKP, menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam dalam sistem penegakan hukum. Ketika rekan kerja saling terlibat dalam insiden fatal, hal ini bisa menggambarkan adanya ketegangan atau masalah yang tidak terselesaikan di dalam organisasi tersebut. Sangat penting untuk melakukan penyelidikan menyeluruh guna memahami akar masalah dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Selain itu, berita tersebut juga bisa memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengawasan dan kontrol internal dalam kepolisian. Apakah ada sistem yang efektif untuk menangani konflik di antara anggota polisi? Apakah pendekatan kekerasan sebagai penyelesaian masalah sudah menjadi bagian dari budaya kerja di institusi tersebut? Ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab agar institusi polisi bisa diperbaiki dan lebih akuntabel. Transparansi dalam penyelidikan kasus ini juga sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik. Publik memiliki hak untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana pihak berwenang menangani kasus-kasus semacam ini. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dapat terkikis, dan pada gilirannya, ini bisa mengganggu hubungan positif antara polisi dan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini harus menjadi momen refleksi bagi seluruh institusi penegak hukum tentang pentingnya pelatihan yang memadai dalam menghadapi konflik dan situasi darurat, serta penerapan etika profesional yang ketat. Melatih para anggotanya untuk menangani situasi emosional dan konflik interpersonal dengan cara yang lebih manusiawi dan beradab sangatlah penting untuk mencegah tragedi semacam ini. Akhirnya, setiap insiden tragis seperti ini seharusnya mengingatkan kita akan pentingnya kebijakan yang mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan anggota kepolisian. Dengan memberikan dukungan yang tepat, diharapkan dapat mengurangi risiko konflik di internal kepolisian dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan bahwa fokus haruslah pada bagaimana kita bisa mencegah insiden serupa terjadi dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan, baik bagi korban maupun bagi institusi itu sendiri.