Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menduga Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar membekingi tambang ilegal galian Tanggapan terhadap berita seperti yang berjudul 'AKP Dadang Diduga Bekingi Tambang Ilegal, Ketua IPW: Tak Senang AKP Ulil Tindak Tambang Liar' perlu dilakukan dengan hati-hati dan objektif, mengingat bahwa isu mengenai dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas ilegal sering kali melibatkan banyak faktor, termasuk kepentingan ekonomi, politik, dan masyarakat. Pertama-tama, jika benar adanya dugaan bahwa AKP Dadang terlibat dalam membekingi tambang ilegal, ini sangat mencoreng citra institusi kepolisian yang seharusnya berdiri sebagai pilar penegakan hukum dan pelindung masyarakat. Keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas ilegal dapat memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta memunculkan pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Selanjutnya, pernyataan Ketua IPW yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap tindakan AKP Ulil yang menindak tambang liar juga perlu dicermati. Ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dan tekanan yang mungkin dihadapi oleh aparat dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini menjadi indikasi bahwa penegakan hukum dalam konteks tambang tidak hanya bergantung pada komitmen individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan ekonomi yang lebih luas, termasuk tekanan dari pihak-pihak yang berdampak langsung dari penegakan hukum tersebut. Di sisi lain, penting bagi pihak berwenang untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan ini. Transparansi dalam proses penyelidikan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat harus diambil sebagai langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kemudian, kita juga harus memperhatikan dampak dari tambang ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat. Tambang ilegal sering kali beroperasi tanpa memperhatikan dampak ekologis, yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan merugikan komunitas sekitar. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tambang ilegal harus diimbangi dengan kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Pada akhirnya, isu ini menjadi refleksi penting mengenai bagaimana sistem penegakan hukum menjalankan tugasnya dan bagaimana konflik kepentingan dapat mempengaruhi integritas institusi. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan, serta mendorong terciptanya kebijakan yang mempromosikan keberlanjutan dan keadilan sosial.