KPU menambah kapasitas atau bandwidth di 144 kalurahan dari 10 megabit per second (mbps) menjadi 30 mbps untuk memaksimalkan jaringan internet. Berita mengenai keberadaan 83 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang minim sinyal di Gunungkidul menjadikan kita berpikir tentang tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Di era digital saat ini, akses informasi dan komunikasi yang baik sangat penting, terutama saat proses pemungutan suara. Minimnya sinyal di beberapa TPS berpotensi mengganggu proses pemungutan suara serta penghitungan suara yang seringkali memerlukan real-time updates. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan keakuratan dalam pelaksanaan pemilu. Pertama, kurangnya akses sinyal dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu. Bagi warga yang tinggal di daerah dengan sinyal yang buruk, mungkin mereka akan kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait pemilihan, seperti lokasi TPS, profil calon yang akan dipilih, serta tata cara pemungutan suara. Semua informasi ini sangat penting, dan tanpa adanya akses yang memadai, masyarakat mungkin merasa terputus dari proses demokrasi. Selain itu, tantangan infrastruktur seperti ini juga menyoroti perlunya inovasi dalam teknik pemungutan suara. Misalnya, pengembangan sistem pemungutan suara berbasis offline atau penerapan teknologi yang dapat berfungsi meskipun tanpa konektivitas internet. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu berkolaborasi untuk menemukan solusi yang sesuai agar semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses dan berpartisipasi dalam pemilu. Di sisi lain, masalah ini juga membuka diskusi tentang pentingnya pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah yang kurang terlayani. Investasi dalam infrastruktur ini adalah langkah strategis yang tidak hanya akan mendukung pelaksanaan pemilu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan akses internet yang lebih baik, masyarakat tidak hanya akan lebih terinformasi tentang pemilu, tetapi juga mendapatkan manfaat dari layanan online lainnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat sangatlah penting, dan setiap suara memiliki nilai yang sama. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terhambat untuk memberikan suaranya karena masalah teknis semacam ini. Solusi jangka panjang seperti pengembangan jaringan telekomunikasi, penguatan kapasitas penyelenggara pemilu, serta sosialisasi yang lebih efektif dan merata harus menjadi prioritas. Kesimpulannya, berita tentang 83 TPS minim sinyal di Gunungkidul menjadi pengingat akan pentingnya aksesibilitas dalam proses demokrasi. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh pemerintah dan masyarakat luas. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai, demi terciptanya demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.