Adapun motif penembakan ini diduga karena AKP Dadang Iskandar tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Berita mengenai dugaan keterlibatan AKP Dadang Iskandar dalam kasus penembakan AKP Riyanto Ulil Anshar dan dugaan backing tambang ilegal jelas menciptakan keprihatinan yang mendalam di tengah masyarakat. Kasus ini tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih luas terkait integritas dan transparansi dalam penegakan hukum. Ketika anggota kepolisian terlibat dalam tindak kejahatan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terguncang. Dugaan backing tambang ilegal menambah kompleksitas dalam situasi ini. Jika benar, hal ini menunjukkan bahwa ada struktur kekuasaan yang menyokong aktivitas ilegal dan merongrong upaya pemerintah dalam mengatasi tambang ilegal. Tambang ilegal bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak negatif pada ekonomi lokal dan pendapatan negara. Keberadaan oknum-oknum yang memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi tentu sangat mengkhawatirkan dan harus segera diinvestigasi. Permasalahan seperti ini sering kali diwarnai dengan nuansa politik dan sosial, di mana kepentingan tertentu dapat mempengaruhi proses hukum. Penting bagi pihak berwenang untuk bertindak secara transparan dan akuntabel dalam menangani kasus ini. Pendekatan yang tegas dan independen harus diterapkan agar massa dapat kembali mempercayai sistem peradilan. Investigasi yang menyeluruh harus dilakukan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk membuktikan kebenaran dari semua tuduhan yang ada. Lebih jauh, kasus ini juga harus menjadi pemicu bagi semua pihak untuk mengadopsi reformasi dalam institusi kepolisian. Pendidikan dan pelatihan mengenai etika, integritas, dan penegakan hukum yang bersih harus menjadi prioritas. Keterlibatan polisi dalam tindak kriminal dapat mengikis kepercayaan masyarakat, dan untuk memulihkannya, diperlukan tindakan nyata dan tidak hanya sekadar pernyataan. Sebagai masyarakat, kita juga harus aktif dalam mendukung upaya pemberantasan praktik-praktik ilegal. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan penegakan hukum menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bisa berperan aktif dalam melaporkan aktivitas ilegal di sekitar mereka dan memberi dukungan kepada penegakan hukum yang sesuai. Akhirnya, keberanian untuk mengungkap dan melawan ketidakadilan adalah langkah yang harus diambil semua pihak. Jika tidak, kita akan terus terjebak dalam siklus ketidakpastian dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi kita. Semoga kasus AKP Dadang Iskandar dan AKP Riyanto Ulil Anshar menjadi pelajaran berharga bagi semua untuk mencapai penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.