Resmi naik PPN 12 Persen berlaku per 1 Januari 2025 kini muncul petisi hingga Lambang Garuda Biru viral media sosial. Berita mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025, menunjukkan sebuah langkah signifikan dalam kebijakan fiskal pemerintah Indonesia. Kenaikan ini tentunya akan memiliki dampak yang luas, baik terhadap perekonomian maupun daya beli masyarakat. PPN adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting, dan perubahan tarif ini biasanya juga berkaitan dengan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara, apalagi dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Reaksi masyarakat yang muncul dalam bentuk petisi menunjukkan adanya kekhawatiran dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan ini. Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan pajak dapat menambah beban bagi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang sudah tertekan akibat inflasi dan dampak dari pandemi. Petisi dan gerakan masyarakat bisa dianggap sebagai respon yang demokratis, di mana warga negara berusaha menyuarakan pendapat dan harapan mereka kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah mungkin memiliki alasan-alasan tertentu untuk menerapkan kenaikan PPN ini, seperti kebutuhan untuk meningkatkan belanja publik, infrastruktur, dan program-program sosial. Namun, penting bagi pemerintah untuk melakukan komunikasi yang efektif terkait dengan alasan di balik kebijakan ini, agar masyarakat dapat memahami konteks dan manfaat jangka panjang dari kenaikan PPN. Transparansi dan dialog dengan masyarakat sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, penggunaan simbol-simbol seperti "Lambang Garuda Biru" dalam petisi dapat diartikan sebagai simbol perlawanan atau protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai peka terhadap isu-isu kebijakan publik dan siap untuk mengambil tindakan ketika merasa dirugikan. Pemerintah perlu menyadari bahwa pendapat masyarakat sangat penting dan bisa berpengaruh terhadap stabilitas politik dan sosial. Sebelum keputusan ini benar-benar diterapkan, sebaiknya pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai dampak yang akan ditimbulkan. Penelitian tentang potensi dampak ekonomi dan sosial dari kenaikan PPN akan sangat membantu dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Misalnya, apakah ada sektor-sektor tertentu yang akan terkena dampak lebih besar dan bagaimana cara mengurangi beban pada kelompok masyarakat yang rentan. Sebagai kesimpulan, kenaikan PPN adalah isu yang kompleks dan multi-faceted. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pajak. Dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam konteks perekonomian yang semakin menantang. Masyarakat harus merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemerintah harus bertindak responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan warganya.