Hiswana Migas DIY mendorong pemilik empat SPBU yang ditutup Pertamina untuk segera KSO. Penutupan berdampak pada penyaluran BBM dan pekerja. Berita mengenai penutupan empat SPBU milik anggota Hiswana Migas di Yogyakarta oleh Pertamina tentu menimbulkan berbagai respons dan pertanyaan, baik dari pihak Hiswana Migas maupun masyarakat umum. Penutupan ini mungkin saja berkaitan dengan beberapa faktor, seperti kebijakan perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, atau masalah operasional lainnya. Dari sudut pandang Hiswana Migas, tindakan ini jelas akan memicu ketidakpuasan, terutama jika mereka merasa keputusan tersebut tidak melalui proses komunikasi yang baik atau tidak adil. Hiswana Migas sebagai asosiasi yang menaungi para pengusaha SPBU tentunya memiliki kepentingan untuk membela anggotanya. Penutupan SPBU dapat berdampak langsung pada pendapatan anggota mereka dan juga pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, publikasi dan penyampaian aspirasi dari Hiswana Migas sangat penting. Mereka perlu menyampaikan alasan dan konteks dari penutupan tersebut kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Di sisi lain, Pertamina sebagai perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan ketersediaan bahan bakar di masyarakat. Jika penutupan ini diambil berdasarkan kebijakan untuk meningkatkan layanan, maka Pertamina perlu menjelaskan secara transparan mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar mereka bisa memahami situasi yang ada, terutama jika penutupan ini berdampak pada aksesibilitas bahan bakar. Dalam hal ini, komunikasi antara Pertamina dan Hiswana Migas menjadi kunci. Kedua belah pihak harus mampu berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik. Jika ada masalah dalam menjalankan operasi SPBU, penting bagi Hiswana Migas untuk menerima masukan dan melakukan evaluasi agar mereka tetap dapat bersaing dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pertamina. Selain itu, penutupan SPBU tertentu dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini bisa mendorong antrian panjang di SPBU yang masih beroperasi, berpotensi menyebabkan kelangkaan, dan menambah ketidaknyamanan bagi pengguna kendaraan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, diperlukan strategi dari Pertamina untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang cukup di SPBU lainnya, serta memberikan solusi alternatif jika diperlukan. Akhirnya, penting bagi semua pihak untuk terus melakukan dialog dan berkomunikasi secara terbuka. Masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan ini berhak mendapatkan penjelasan yang memadai. Melalui proses yang transparan, diharapkan semua pihak dapat menemukan titik temu yang menguntungkan, baik bagi pengusaha SPBU, Pertamina, maupun masyarakat. Penanganan yang baik dalam situasi ini dapat menjadi contoh bagaimana sektor publik dan swasta berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama.