Terkuak sosok AKP Dadang Iskandar pelaku tembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto Anshari diduga terkait tambang ilegal galian Berita yang berjudul 'SIAPA AKP Dadang? Tembak Mati AKP Ulil, IPW Duga Kuat Beking Tambang Ilegal, DPR Minta Usut Tuntas' mencerminkan isu serius yang berkaitan dengan konflik antara aparat penegak hukum dan praktik tambang ilegal. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya interaksi antara kriminalitas, korupsi, dan penegakan hukum di Indonesia. Keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas ilegal, yang diduga dilakukan oleh AKP Dadang, semakin memperburuk citra institusi kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum. Dari sudut pandang masyarakat, berita semacam ini menyentuh rasa keadilan publik. Munculnya dugaan bahwa kepolisian terlibat dengan tambang ilegal menciptakan ketidakpercayaan terhadap kemampuan institusi penegak hukum. Masyarakat berhak mempertanyakan integritas para penegak hukum yang seharusnya melindungi mereka dan memberantas kejahatan. Jika dugaan ini tidak ditangani secara serius, maka akan semakin memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat, serta menumbuhkan skeptisisme yang lebih dalam terhadap keberadaan hukum itu sendiri. DPR yang meminta agar kasus ini diusut tuntas menunjukkan bahwa ada kepedulian dari lembaga legislatif untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik. Ini adalah sinyal positif bahwa ada dorongan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam institusi negara. Namun, tindakan mereka juga harus diikuti dengan langkah-langkah konkret agar hasilnya tidak hanya berhenti pada lisan. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap sistem yang ada untuk mencegah terjadinya kolusi antara aparat dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ilegal. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menyoroti pentingnya keberanian dan integritas dalam tubuh kepolisian. Diperlukan upaya yang lebih serius untuk mengidentifikasi dan menghentikan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan masyarakat. Reformasi di tubuh kepolisian harus menjadi prioritas, agar tidak lagi terjadi kasus serupa di masa depan. Program pemberantasan korupsi dalam institusi kepolisian harus ditingkatkan, dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan. Kesimpulannya, berita ini bukan hanya sekadar sebuah insiden, tetapi juga refleksi dari masalah sistemik yang lebih besar dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya untuk menyelesaikan kasus ini harus dilakukan dengan segera dan tuntas, bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Reformasi yang menyeluruh serta komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.