Menjelang Pilkada Kendal, 1.876 warga belum rekam E-KTP. Disdukcapil buka layanan ekstra di beberapa lokasi untuk pastikan hak pilih terpenuhi. Berita mengenai "Jelang Pilkada, 1.876 Warga Kendal Belum Rekam E-KTP, Disdukcapil Luncurkan Layanan X-treme" menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Perekaman E-KTP menjadi syarat bagi warga untuk dapat menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, angka 1.876 warga yang belum melakukan perekaman ini memicu perhatian, terutama menjelang pilkada yang akan dilaksanakan. Layanan E-KTP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemilu. Namun, kendala dalam perekaman E-KTP masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Dalam konteks Kendal, peluncuran layanan X-treme oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa dipandang sebagai upaya inovatif untuk menjangkau warga yang belum melakukan perekaman. Ini menunjukkan adanya respons yang proaktif dari pemerintah daerah untuk memastikan semua warga dapat terdaftar dan berpartisipasi dalam pilkada. Layanan X-treme ini seharusnya tidak hanya memudahkan perekaman, tetapi juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya E-KTP dalam konteks pemilihan umum. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa keaktifan dalam perekaman identitas sangat berhubungan dengan hak suara mereka. Melalui sosialisasi yang efektif, diharapkan masyarakat yang belum memenuhi syarat dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan bantuan untuk melakukan perekaman. Selain itu, penting bagi pemerintah setempat untuk menangani berbagai hambatan yang dialami oleh warga dalam proses perekaman E-KTP. Faktor seperti kesadaran masyarakat, aksesibilitas ke lokasi perekaman, serta potensi masalah teknis perlu diperhatikan secara serius. Mengembangkan sistem layanan yang lebih mobile atau melakukan perekaman di lokasi-lokasi strategis dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang mungkin memiliki kesulitan untuk datang ke kantor Disdukcapil. Di sisi lain, angka 1.876 warga yang belum rekam E-KTP juga menjadi indikasi perlunya pembenahan dalam sistem administrasi kependudukan. Ketidakpuasan atau kebingungan terkait proses perekaman bisa jadi disebabkan kurangnya informasi atau pelayanan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap metode kerja pemerintah dalam memberikan layanan kepada warganya. Jika layanan yang ada mudah diakses dan dipahami, maka diharapkan tidak ada lagi warga yang tidak memiliki E-KTP, terutama menjelang pilkada. Secara keseluruhan, momentum menjelang pilkada ini seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan semua warga memiliki hak suaranya. Peluncuran layanan X-treme adalah langkah yang baik, namun komitmen dari semua pihak untuk mendukung proses ini menjadi kunci utama. Dengan dukungan yang tepat, diharapkan semua warga dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, sehingga demokrasi dapat berjalan lebih baik di tingkat lokal.