Propam Polda Sumatera Barat diduga memperlakukan istimewa pelaku polisi tembak polisi di Polres Solok Selatan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman Berita tentang Habiburokhman yang geram terhadap tindakan AKP Dadang dari Propam Polda Sumbar, yang terlihat jalan santai tanpa diborgol dan merokok, mencerminkan berbagai isu yang terkait dengan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Tindakan tersebut dapat dilihat sebagai simbol dari ketidakadilan dan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan. Pertama-tama, tampak bahwa ada kesenjangan antara harapan masyarakat akan penegakan hukum yang adil dan tindakan yang dilakukan oleh aparat itu sendiri. Ketika seorang anggota polisi tampak tidak memperhatikan protokol yang seharusnya dijalani, ini bisa memicu ketidakpuasan di masyarakat. Kejadian ini bisa menambah rasa skeptis publik terhadap institusi kepolisian, terutama dalam konteks kepercayaan yang sudah banyak dipertanyakan selama ini. Di sisi lain, reaksi Habiburokhman menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang masih peduli dan ingin mendorong accountability dalam kepolisian. Dengan suara kritik seperti ini, diharapkan bisa mengingatkan para petinggi kepolisian akan pentingnya disiplin dan etika dalam menjalankan tugas. Jika setiap tindakan anggota kepolisian tidak diawasi, sangat mungkin akan menimbulkan kebiasaan buruk yang merusak citra institusi itu sendiri. Isu terkait integritas dan pengawasan internal dalam kepolisian juga menjadi sorotan penting. Propam seharusnya berfungsi sebagai pengawas perilaku polisi, sehingga setiap tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional dapat dikoreksi. Jika ada celah dalam sistem pengawasan ini, maka potensi penyalahgunaan wewenang dan tindakan maladminitrasi bisa lebih mudah terjadi. Lebih lanjut, dampak dari kejadian seperti ini tidak hanya terbatas pada citra kepolisian, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, mereka cenderung akan tidak patuh terhadap hukum, dan ini bisa memicu masalah sosial yang lebih besar. Akhirnya, penting untuk mendengar suara kritis dari masyarakat dan tokoh publik seperti Habiburokhman. Dengan memberikan perhatian yang lebih pada kejadian-kejadian semacam ini, diharapkan ke depan, institusi kepolisian dapat melakukan evaluasi dalam internal mereka dan menciptakan sistem kerja yang lebih transparan dan kredibel. Hanya dengan cara ini keadilan dapat ditegakkan dan kepercayaan publik dapat dibangun kembali.