AKP Ulil Riyanto, Kasat Reskrim Solok Selatan, tewas ditembak rekannya usai mendapat apresiasi atas prestasinya menangani tambang ilegal. Berita mengenai penembakan yang melibatkan AKP Ulil dan keputusan Kapolda Sumbar untuk memecat AKP Dadang tentunya menarik perhatian publik. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, baik dari segi keadilan, ketegangan dalam institusi kepolisian, maupun dampak terhadap masyarakat. Pertama, keputusan pemecatan merupakan langkah serius yang mencerminkan komitmen kepolisian untuk menegakkan disiplin di dalam tubuh institusi. Tindakan kekerasan, terutama yang melibatkan senjata api, tidak bisa dianggap enteng dan harus ditindak dengan tegas. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Publik perlu merasa yakin bahwa institusi yang seharusnya melindungi kesejahteraan dan keamanan masyarakat tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan. Kedua, peristiwa ini dapat dilihat sebagai cerminan dari masalah yang lebih besar di dalam institusi kepolisian. Kekerasan yang dihasilkan oleh oknum polisi sering kali menunjukkan adanya tekanan atau masalah mental yang mungkin dialami oleh anggota polisi. Hal ini menuntut perhatian yang lebih dalam dari pihak manajemen kepolisian untuk memberikan dukungan psikologis dan pelatihan yang memadai bagi anggota mereka. Jika masalah ini dibiarkan, akan ada kemungkinan kejadian serupa terulang di masa depan. Ketiga, berita tersebut juga dapat mengundang berbagai reaksi dari masyarakat. Publik mungkin merasa khawatir akan meningkatnya ketidakpastian dan kekerasan di dalam institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum. Di satu sisi, masyarakat mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran di dalam kepolisian, tetapi di sisi lain, mereka juga ingin memastikan bahwa insiden semacam itu tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga tersebut secara keseluruhan. Selain itu, kejadian ini dapat menjadi momentum untuk mendorong reformasi yang lebih luas di institusi kepolisian. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat berikut jalur pelaporan yang jelas akan menjadi langkah positif dalam menciptakan lingkungan kepolisian yang lebih baik. Akhirnya, kasus ini bisa menjadi pengingat penting tentang perlunya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menciptakan keamanan yang lebih baik. Dialog terbuka, pendidikan publik tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta upaya kolektif untuk mengatasi masalah sosial yang mendasari kekerasan akan membantu masyarakat dan institusi kepolisian untuk tumbuh dan berkembang secara bersamaan. Secara keseluruhan, tindakan tegas Kapolda Sumbar dan langkah pemecatan AKP Dadang merupakan langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi untuk kekerasan. Namun, ini juga harus menjadi titik awal untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem kepolisian secara keseluruhan agar insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.