Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti perilaku oknum Kabag Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar saat menjalani pemeriksaan, tak diborgol Berita mengenai kejadian di mana AKP Dadang tidak diborgol dan diduga merokok saat diperiksa oleh Propam setelah terlibat insiden penembakan AKP Ulil mengundang beragam reaksi dari publik dan institusi. Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya di kalangan aparat penegak hukum itu sendiri. Ketika anggota kepolisian terlibat dalam situasi yang berpotensi kriminal, penanganan terhadap kasus tersebut harus dilakukan secara cermat dan profesional agar kepercayaan publik tetap terjaga. Pertama-tama, tindakan tidak memborgol AKP Dadang di tengah proses pemeriksaan menjadi perhatian utama. Hal ini mencerminkan kemungkinan adanya perlakuan istimewa terhadap oknum kepolisian, yang dapat menimbulkan kesan bahwa ada ketidakadilan dalam sistem hukum. Publik berhak mempertanyakan mengapa seorang tersangka dalam situasi serius seperti ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat biasa, yang mungkin akan langsung diborgol dan diperlakukan lebih ketat. Situasi ini berpotensi menciptakan persepsi negative terhadap institusi kepolisian dan menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya, perilaku merokok di tengah pemeriksaan juga dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Ini mencerminkan sikap bahwa individu tersebut merasa di atas hukum, sesuatu yang sangat berbahaya dalam konteks kepolisian. Para anggota kepolisian seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat, dan tindakan semacam ini bisa dianggap merusak citra dan martabat institusi. Di sisi lain, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang disiplin dan regulasi internal di lingkungan kepolisian itu sendiri. DPR selaku wakil rakyat memiliki peran penting dalam menyuarakan keprihatinan ini. Mereka harus mendorong adanya investigasi yang independen dan transparan atas insiden ini, serta memastikan bahwa tidak ada bias dalam penegakan hukum. Selain itu, DPR juga perlu memperhatikan bahwa kejadian seperti ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan cerminan dari budaya organisasi dalam kepolisian. Reformasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian memahami dan melaksanakan nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Dengan beragamnya kasus serupa yang muncul, sangat penting bagi kepolisian untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap diri mereka sendiri. Pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat perlu diterapkan untuk mencegah terulangnya insiden yang sama di masa depan. Publik juga membutuhkan kepastian bahwa setiap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan akan bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa ada perlakuan khusus. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini mengingatkan kita akan pentingnya reformasi sistemik dalam institusi penegakan hukum. Upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas adalah langkah-langkah kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih baik di masyarakat. Harapan masyarakat agar polisi benar-benar bisa melindungi dan melayani tanpa memandang status diri harus menjadi prioritas utama. Akhirnya, melalui proses ini, harapan untuk melihat kepolisian yang lebih adil dan responsif terhadap tuntutan masyarakat bisa terwujud. Kasus seperti ini seharusnya menjadi titik tolak untuk perubahan yang lebih baik dan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh institusi penegakan hukum di tanah air.