Permintaan klarifikasi pun sudah dilakukan kepada beberapa pihak. Mulai dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung Berita tentang Bawaslu PPU yang terus mendalami dugaan pelanggaran netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) saat masa kampanye mencerminkan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas dalam proses demokrasi di Indonesia. Ketika ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis, hal ini bisa menciptakan ketidakadilan yang merugikan calon atau partai politik lain, serta mempengaruhi pilihan pemilih. Dengan adanya pengawasan dari Bawaslu, diharapkan pelanggaran semacam ini bisa diminimalisir. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. ASN seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan bukan menjadi alat politik bagi pihak tertentu. Jika ASN berpihak, maka tidak jarang akan muncul praktik-praktik koruptif dan nepotisme yang dapat merusak tatanan birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, langkah Bawaslu untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran ini merupakan tindakan yang sangat diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pengawasan dan penegakan hukum selama masa kampanye juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua peserta pemilu. Ketidaknetralan ASN dapat menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik, di mana satu pihak diuntungkan secara tidak etis. Bawaslu harus memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama agar pemilih bisa membuat pilihan yang benar-benar berdasarkan pada visi, misi, dan kapabilitas masing-masing calon. Namun, perlu juga diingat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus berbasis pada data dan fakta yang kuat. Penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini penting untuk menghindari salah tafsir dan stigma negatif terhadap ASN yang mungkin terlibat dalam kegiatan politik, tetapi tidak melanggar batas-batas normatif yang ada. Pendidikan dan sosialisasi mengenai netralitas ASN juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Selain itu, kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam menjaga netralitas ASN. Komunikasi yang baik antara masyarakat dan ASN dapat menciptakan ruang yang aman bagi pelaksanaan tugas publik tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Ketika publik aktif berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kinerja ASN, ini akan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi dan mendorong profesionalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara. Akhirnya, penting bagi lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan dan pelatihan kepada ASN terkait dengan kode etik dan netralitas. Penegakan hukum dan tindakan tegas yang konsisten terhadap pelanggaran akan menjadi langkah strategis untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil. Dengan demikian, pelanggaran netralitas dapat diatasi secara bijaksana dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.