Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Surabaya dimulai 24 November. Satpol PP ajak partai dan tim sukses untuk berpartisipasi dalam proses ini. Berita mengenai penertiban alat peraga kampanye (APK) saat masa tenang Pilkada di Surabaya mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan memberikan ruang yang seimbang bagi semua calon peserta pemilu. Penertiban ini dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran yang bisa mengganggu proses demokrasi, serta memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya tanpa ada pengaruh dari kampanye yang masih berlangsung. Masa tenang adalah fase yang krusial dalam proses pemilihan, di mana semua pihak harus menghormati satu sama lain. Dalam konteks ini, penertiban APK juga merupakan bentuk edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjalani proses demokrasi dengan etika. Dengan tidak adanya APK yang berlebihan, masyarakat diharapkan dapat lebih fokus pada visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh masing-masing calon, tanpa adanya gangguan visual yang bisa mempengaruhi persepsi mereka. Namun, pelaksanaan penertiban APK ini juga harus dilakukan secara transparan dan adil. Terdapat potensi bahwa penertiban dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bahwa proses penertiban ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pengawas independen serta masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil benar-benar bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang bersih dan adil. Selain itu, penertiban APK juga menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pemilu yang bersih dari praktik pengaruh yang tidak wajar. Dengan adanya penegakan aturan yang tegas, diharapkan masyarakat bisa lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima. Masyarakat diharapkan dapat memilih dengan lebih cerdas, berdasarkan informasi yang akurat tentang calon dan bukan karena visualisasi yang menarik dari APK. Di sisi lain, penertiban APK tidak hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pengingat bagi para calon untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Proses demokrasi yang sehat harus ditopang oleh partisipasi aktif dari semua peserta pemilu, termasuk calon kepala daerah. Dengan menegakkan aturan, diharapkan calon akan lebih bertanggung jawab dalam kampanye mereka. Kesimpulannya, penertiban APK di Surabaya saat masa tenang adalah langkah positif untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat. Ini adalah momen bagi semua pihak untuk merenung dan menghargai pentingnya proses pemilu yang adil dan transparan. Diharapkan dengan langkah ini tidak hanya pemilu yang lebih baik dapat terwujud, tetapi juga kesadaran bagi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.