Ribuan calon pemilih di Surabaya, khususnya pemilih pemula, belum memiliki KTP elektronik hingga sepekan menjelang gelaran Pilkada 2024. Berita mengenai 3.300 pemilih pemula di Surabaya yang belum memiliki KTP menjelang Pilkada 2024 merupakan sebuah isu penting yang perlu mendapat perhatian serius. Ketersediaan dokumen kependudukan, terutama Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah syarat utama bagi warga untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk pemilihan kepala daerah. Ketidakcukupan ini tidak hanya menghambat hak suara individu, tetapi juga dapat memengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan, terutama jika kelompok pemilih muda menjadi minoritas dalam proses tersebut. Dispendukcapil yang berupaya untuk melakukan perekaman KTP secara terburu-buru menjelang pemilihan menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih dalam demokrasi. Ini adalah langkah positif yang harus didukung, namun perlu juga dipastikan bahwa upaya tersebut tidak hanya bersifat temporer. Pemecahan masalah harus dilakukan secara berkelanjutan, dan pemerintah daerah perlu merancang program yang lebih efektif untuk menjamin setiap warga, terutama pemilih pemula, mendapatkan akses yang memadai untuk perekaman data kependudukan. Selain itu, ada juga pentingnya sosialisasi yang tepat mengenai pentingnya KTP dan kepemiluan kepada pemilih pemula. Banyak dari mereka mungkin tidak menyadari bahwa kepemilikan KTP adalah prasyarat untuk memberikan suara. Oleh karena itu, kampanye informasi yang dimaksudkan untuk mendidik pemilih pemula tentang hak dan kewajiban mereka, serta proses pemilihan, harus diperkuat. Hal ini bisa melibatkan peran aktif lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dalam menciptakan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Dari sudut pandang administrasi, penting untuk mendorong efisiensi dalam proses perekaman KTP. Ini bisa dilakukan melalui digitalisasi layanan, memperbanyak titik-titik perekaman, atau bahkan melibatkan relawan untuk membantu mempercepat proses tersebut. Pendekatan yang inovatif dapat mengurangi birokrasi yang membuat pemilih pemula enggan untuk melakukan perekaman. Inisiatif yang lebih ramah pemilih akan sangat membantu meningkatkan partisipasi mereka dalam pemilu. Terakhir, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus menyadari bahwa keberhasilan pemilu bukan hanya diukur dari jumlah pemilih yang hadir, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat. Memberikan ruang bagi pemilih pemula untuk terlibat dalam proses politik adalah investasi untuk masa depan demokrasi. Diharapkan dengan fokus pada isu-isu ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif semua golongan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pemilihan yang adil dan demokratis.