PPN naik 12 persen. Daftar barang yang kena imbas, sabun, deterjen, tepung hingga bumbu kemasan. Sementara Bapanas sebut harga beras berpotensi Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen merupakan langkah yang cukup signifikan dalam kebijakan fiskal Indonesia. Berita mengenai daftar barang yang akan terkena dampak dari kenaikan PPN ini tentu menjadi perhatian banyak pihak, terutama masyarakat yang dalam kesehariannya mengonsumsi barang-barang tersebut. Salah satu komoditas yang disebutkan akan terimbas adalah beras, yang merupakan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Dari sudut pandang ekonomi, kenaikan PPN berpotensi untuk meningkatkan harga barang dan jasa di pasaran. Hal ini dapat menyebabkan inflasi, di mana daya beli masyarakat akan berkurang. Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, kenaikan harga beras dan barang pokok lainnya dapat berpengaruh besar. Masyarakat yang sudah hidup di ambang batas kemiskinan, tentu akan semakin terjepit dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah mungkin beralasan bahwa kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Jika kenaikan ini berdampak besar pada daya beli masyarakat, bisa jadi hal ini justru akan mengurangi konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah akan mengelola dampak dari kenaikan pajak ini, terutama dalam mengelola stabilitas harga barang. Jika pemerintah tidak proaktif dalam mengawasi dan menjaga kestabilan harga, maka akan ada risiko terjadinya ketidakpuasan sosial dan protes dari masyarakat. Kebijakan pangan yang menyentuh masyarakat juga harus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga yang terjangkau. Penting juga untuk meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait alasan di balik kenaikan PPN ini. Edukasi mengenai bagaimana pajak tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama bisa membantu mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat bisa lebih memahami dan menerima perubahan yang ada. Pemerintah juga harus mempertimbangkan mekanisme mitigasi untuk kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kenaikan harga. Misalnya, dapat diberikan subsidi untuk komoditas tertentu atau program-program bantuan sosial yang dapat meringankan beban biaya hidup masyarakat. Ini penting untuk menjaga keseimbangan dalam perekonomian domestik dan memastikan prinsip keadilan sosial tetap terjaga. Secara keseluruhan, meskipun kenaikan PPN dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk pembangunan ekonomi, dampaknya terhadap harga barang, khususnya beras, perlu dikelola dengan hati-hati. Diperlukan kebijakan pendukung yang lengkap untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah, tidak terlalu terbebani oleh perubahan ini. Kebijakan yang matang dan berbasis data dapat membantu meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.