Bawaslu Sleman telah memetakan 23 TPS rawan bencana dan 37 TPS terkendala internet menjelang pemilu. Berita mengenai 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Sleman yang masuk ke dalam kategori daerah rawan bencana dan 37 TPS yang terkendala sinyal tentu menjadi perhatian serius, terutama menjelang pemilu. Situasi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilu, yang seharusnya berjalan lancar dan aman. Keberadaan TPS di daerah rawan bencana dapat mengganggu proses pemungutan suara, mengingat potensi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Hal ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Penting untuk memiliki rencana kontinjensi yang matang untuk mengatasi situasi seperti ini. Dalam konteks daerah rawan bencana, koordinasi antara penyelenggara pemilu, pihak berwenang setempat, dan masyarakat sangat diperlukan. Tidak hanya untuk memastikan keamanan dan keselamatan pemilih, tetapi juga untuk menjaga integritas proses pemungutan suara. Dalam situasi darurat atau bencana, harus ada prosedur yang jelas mengenai bagaimana pemungutan suara dapat dilakukan dengan aman, termasuk kemungkinan pemindahan lokasi TPS atau penggunaan metode alternatif. Kendala sinyal di 37 TPS juga menjadi isu yang serius. Di era digital saat ini, akses terhadap informasi dan komunikasi yang baik sangat penting. Ketidakmampuan untuk mengakses informasi atau berkomunikasi dengan pihak berwenang dapat menyebabkan kekacauan dan kebingungan di kalangan pemilih dan petugas TPS. Penyampaian informasi mengenai prosedur pemungutan suara, lokasi TPS, atau keadaan darurat sangat bergantung pada sinyal yang baik. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa semua TPS setidaknya memiliki jalur komunikasi yang aman dan dapat diandalkan. Inisiatif untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi di daerah-daerah terpencil atau rawan bencana harus dilakukan secara serius. Pemasangan antena komunikasi, penyediaan internet, serta pelatihan bagi petugas TPS mengenai keamanan dan penggunaan teknologi harus menjadi bagian dari program peningkatan kualitas pemilu. Jika masalah sinyal tidak ditangani, maka tidak hanya keamanan pemilih yang terancam, tetapi proses demokrasi itu sendiri dapat terhambat. Selain itu, berita ini juga mencerminkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Masyarakat di daerah rawan bencana perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pengorganisasian pemilu. Mereka adalah pihak yang paling mengetahui situasi dan potensi risiko di daerah mereka. Melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan membantu menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, pendidikan pemilih dan sosialisasi tentang pemilu juga menjadi kunci untuk menciptakan kesadaran akan hak dan tanggung jawab mereka. Akhirnya, keberadaan TPS di daerah rawan bencana dan kendala sinyal menunjukkan bahwa pemilu bukan hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan cerminan dari kondisi sosial, geografis, dan infrastruktur suatu daerah. langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat perlu diambil agar pemungutan suara dapat berlangsung dengan aman dan efektif, serta untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar dalam proses demokrasi. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada kesiapan dan responsibilitas semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, penyelenggara, maupun masyarakat itu sendiri.