Ia menyebut peristiwa penembakan tersebut sebagai sesuau yang sangat serius, karena terduga pelaku juga diduga menjadi beking tambang ilegal. Berita mengenai tewasnya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan yang ditembak merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan dan menggugah perhatian publik. Tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum merupakan sinyal bahwa masih adanya tantangan serius dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum yang melibatkan tambang ilegal. Pelaku yang diduga mendapatkan backing dari pihak-pihak tertentu menunjukkan betapa rumitnya jaringan kejahatan yang beroperasi di bawah permukaan, serta perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan terintegrasi. Kematian seorang perwira polisi dalam menjalankan tugasnya seharusnya menyentak kesadaran kita semua akan tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkan hukum. Komisi III yang menduga adanya pelaku yang mendapat dukungan dari oknum tertentu mencerminkan realitas bahwa korupsi atau kolusi sering kali menghambat proses penegakan hukum. Jika dugaan ini benar, maka hal ini menambah kekhawatiran akan keberlangsungan penegakan hukum yang adil dan merata, apalagi dalam konteks bisnis tambang ilegal yang sering kali berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang luas. Peristiwa ini juga dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap pendekatan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Pemberantasan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pemberdayaan masyarakat sekitar agar tidak terjebak dalam praktik ilegal tersebut. Pendekatan yang bersifat proaktif dan inklusif dapat membantu menciptakan alternatif yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tambang. Lebih dari sekadar mengusut tuntas kasus tewasnya Kasat Reskrim, penting bagi seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum. Dukungan dari instansi pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat perlu dikolaborasikan agar pelanggaran hukum dapat diminimalisir. Selain itu, transparansi dalam operasi tambang dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa menjadi langkah yang signifikan untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Dalam konteks yang lebih luas, insiden ini merupakan cermin dari masalah struktural yang ada dalam sistem hukum dan pemerintahan kita. Perlu ada reformasi yang mendasar agar institusi penegak hukum tidak hanya kuat dalam penanganan perkara, tetapi juga independen dari pengaruh eksternal yang dapat merusak integritasnya. Masyarakat juga harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penegakan hukum, agar tidak terjebak dalam siklus kekerasan dan ketidakadilan yang berkepanjangan. Dengan demikian, situasi ini mengajak kita untuk merenungkan kembali peran serta tanggung jawab masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan. Setiap pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, masyarakat sipil, maupun sektor swasta harus berkomitmen untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang mendasar ini agar keadilan dapat ditegakkan dan tragedi yang sama tidak terulang. Hanya dengan kerjasama dan keinginan kuat untuk melawan kejahatan, kita bisa menciptakan sistem yang lebih baik bagi semua.