Polda Sumatera Barat akan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar karena menambak AKP Ryanto Ulil. Berita mengenai kasus polisi tembak polisi ini tentunya sangat mengejutkan dan menjadi sorotan di masyarakat. Insiden yang melibatkan anggota kepolisian, seperti yang terjadi antara AKP Dadang dan AKP Ryanto Ulil, menciptakan kekhawatiran mengenai profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum. Seharusnya, polisi merupakan pengayom dan pelindung masyarakat, namun kasus ini menunjukkan bahwa ada masalah serius yang perlu diperhatikan di dalam institusi kepolisian. Bunuh-membunuh di antara anggota kepolisian, di satu sisi, mencerminkan krisis kerja sama dan komunikasi di dalam institusi tersebut. Hal ini juga bisa berpotensi menurunkan moral aparat kepolisian lainnya yang mungkin merasa tidak aman dalam lingkungan kerja mereka. Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban, insiden semacam ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap polisi. Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindakan kekerasan yang ekstrem seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi institusi untuk melakukan introspeksi dan reformasi internal. Dalam konteks hukum, keputusan untuk memecat AKP Dadang adalah langkah yang tepat dan menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat ditoleransi, bahkan jika pelakunya adalah seorang polisi. Penegakan disiplin yang tegas akan memberikan sinyal kepada semua anggota kepolisian bahwa setiap pelanggaran harus ada konsekuensinya. Ini juga bisa menjadi momentum positif untuk memperbaiki citra kepolisian di mata publik. Proses hukum harus dilaksanakan secara transparan dan adil agar kepercayaan masyarakat dapat perlahan-lahan dipulihkan. Selain itu, perlu adanya perhatian lebih dari pihak kepolisian dalam hal pengelolaan stres dan kesehatan mental para anggotanya. Banyaknya tekanan dalam menjalankan tugas kepolisian, ditambah lagi dengan pengaruh rekan kerja yang tidak sehat, bisa menjadi faktor pemicu tindakan kekerasan. Program-program dukungan psikologis serta pelatihan yang baik dalam menangani konflik seharusnya menjadi prioritas dalam pelatihan anggota baru dan yang sudah ada. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Menetapkan mekanisme yang lebih baik dalam pengawasan serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan bisa membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Hal ini bisa meliputi keterlibatan komunitas dalam misi pengawasan, serta pembentukan lembaga independen yang mampu melakukan evaluasi terhadap tindakan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, insiden antara AKP Dadang dan AKP Ryanto Ulil bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga peluang bagi kepolisian untuk melakukan reformasi dan perbaikan mendasar. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa berharap bahwa kasus serupa tidak akan terulang di masa depan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.