Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang di Jalur Gaza. Berita mengenai penunjukan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai penjabat menteri perang dengan latar belakang adanya yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Gaza dan Palestina menggambarkan kondisi kompleks dan tegang yang terjadi di kawasan tersebut. Langkah ini mencerminkan kecemasan politik dalam negeri Israel serta tantangan internasional yang dihadapi terkait dengan konflik yang sudah berlangsung lama. Penunjukan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Israel berusaha untuk menjaga stabilitas dan mengontrol situasi di Gaza, terutama dalam konteks ancaman hukum internasional. Netanyahu sendiri telah lama menjadi figur yang kontroversial, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan militernya terhadap Palestina. Dengan semakin banyaknya laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, kehadiran ICC sebagai badan hukum internasional yang dapat memeriksa dugaan kejahatan perang di Gaza memberikan tekanan tambahan bagi Israel. Dalam hal ini, penunjukan Netanyahu tampak sebagai respons untuk meningkatkan kepemimpinan dan kelincahan dalam merespons isu-isu yang mungkin berdampak negatif terhadap posisi Israel di mata dunia. Di sisi lain, keputusan ini juga memperkuat persepsi bahwa Israel tetap bersikeras menjalankan kebijakan militernya yang agresif di wilayah Palestina, meskipun dapat berisiko menghadapi konsekuensi hukum di forum internasional. Hal ini dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut dengan masyarakat internasional, serta menimbulkan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menyerukan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil di wilayah konflik. Dalam konteks yang lebih luas, langkah ini juga menunjukkan bahwa dinamika politik dalam negeri Israel—terutama menjelang pemilu dan di tengah tantangan dari partai-partai oposisi—mendominasi kebijakan luar negeri dan keamanan negara. Dengan merapikan posisinya sebagai pemimpin yang tegas dalam masalah pertahanan, Netanyahu berharap dapat mengkonsolidasikan dukungan dari basis pemilihnya, meskipun hal ini mungkin mengabaikan isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas. Secara keseluruhan, penunjukan Netanyahu sebagai penjabat menteri perang dalam konteks yuridiksi ICC menuju Gaza dan Palestina mencerminkan ketegangan yang mendalam antara tujuan politik lokal dan tantangan internasional yang dihadapi oleh Israel. Situasi ini akan terus berkembang, dan dampaknya terhadap stabilitas regional serta hubungan Israel dengan Palestina dan komunitas internasional akan menjadi perhatian utama dalam waktu mendatang.