Ini kata Ketua DPRD Kota Banjabaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengenai dua ASN Dinas PUPR Kota Banjarbaru diduga berbuat mesum di toilet Berita mengenai dua ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Dinas PUPR yang dikabarkan berbuat mesum di toilet tentu menjadi sorotan publik dan menarik perhatian banyak pihak. Tindakan yang mereka lakukan tidak hanya melanggar norma moral dan etika, tetapi juga mencoreng citra instansi pemerintah yang seharusnya menjadi contoh yang baik dalam masyarakat. Sebagai pegawai negeri, mereka dituntut untuk menjaga integritas dan profesionalisme, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Ketua DPRD Banjarbaru yang menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat tidak bermoral menunjukkan kepedulian terhadap integritas ASN. Pernyataan ini penting untuk menegaskan bahwa perilaku tidak etis seperti ini tidak dapat ditoleransi, apalagi dilakukan oleh individu yang seharusnya menjadi teladan. Tindakan ini bisa menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, apalagi PUPR yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks kebijakan publik, perbuatan tidak terpuji seperti ini juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap ASN secara keseluruhan. Masyarakat mungkin menjadi skeptis terhadap kemampuan dan etika ASN dalam melayani kepentingan publik. Hal ini bisa berujung pada penurunan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan berpengaruh pada kolaborasi antara masyarakat dan instansi pemerintah. Selain itu, kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan ASN. Perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah perilaku menyimpang, termasuk program pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi. Juga penting untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, agar dapat memberikan efek jera dan memastikan bahwa hal serupa tidak terulang di masa depan. Secara lebih luas, berita ini juga mencerminkan adanya tantangan yang lebih besar dalam mengedukasi dan membentuk karakter ASN. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika bagi pegawai negeri. Hal ini termasuk membudayakan lingkungan kerja yang sehat, serta menyediakan jalur bagi ASN untuk melapor jika melihat perilaku tidak etis di sekitarnya. Akhirnya, kita semua berharap kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi setiap individu, baik ASN maupun masyarakat umum, untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tanggung jawab mereka dan memahami pentingnya moralitas dalam setiap aspek kehidupan. Dinas PUPR dan lembaga pemerintah lainnya perlu memperkuat komitmen mereka terhadap etika dan integritas demi kepentingan bersama.