Pimpinan Komisi III DPR RI kompak mengkritik kondisi pelaku, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang tak diborgol saat diperiksa Berita mengenai pelaku tembak mati AKP Ulil yang tidak diborgol dan terlihat merokok saat pemeriksaan oleh Propam tentunya menimbulkan banyak reaksi dan perhatian, terutama dari masyarakat dan institusi penegak hukum. Tindakan ini bukan hanya mencerminkan sikap tidak profesional dari aparat yang mengawasi, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa pelaku mendapatkan perlakuan istimewa, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Pertama, tidak diborgolnya pelaku dalam situasi seperti itu menggambarkan lemahnya kontrol dan prosedur keamanan yang harus diterapkan dalam setiap proses penegakan hukum. Seharusnya, seorang tersangka yang terlibat dalam kasus berat seperti pembunuhan sudah seharusnya diperlakukan dengan prosedur yang ketat untuk mencegah kemungkinan pelarian atau tindakan yang dapat membahayakan petugas maupun masyarakat. Kegiatan merokok di depan petugas saat pemeriksaan juga menimbulkan pertanyaan tentang disiplin dan tatakrama dalam penegakan hukum. Reaksi dari Komisi III yang merasa geram juga menunjukkan bahwa ada kesadaran dan kepedulian terhadap praktik ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, tindakan pelaku yang tidak diborgol bisa jadi mencerminkan adanya indikasi bahwa sistem hukum masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan, dan ini bisa menjadi sinyal buruk bagi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjalankan fungsi sosial keadilan dan memastikan semua individu diperlakukan secara setara di depan hukum. Selain itu, insiden ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan internal dalam institusi kepolisian. Propam sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota kepolisian harus melakukan evaluasi mendalam terhadap kejadian ini dan memastikan bahwa disiplin dijunjung tinggi. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab ini menjadi vital untuk membangun citra positif kepolisian di mata publik. Tentu saja, tindakan tegas harus diambil terhadap semua pihak yang terlibat dalam rantai kejadian ini. Tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada petugas yang bertanggung jawab dalam memproses kasus tersebut. Adanya sanksi yang jelas akan mengirimkan sinyal bahwa kesalahan dan pelanggaran tidak akan ditoleransi, dan bahwa institusi penegak hukum berkomitmen untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam jangka panjang, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan reformasi yang lebih luas dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota kepolisian tentang etika dan integritas juga menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Masyarakat berhak mendapatkan pengayoman yang baik dari aparat penegak hukum, dan hal ini hanya bisa tercapai melalui proses yang transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, berita ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menuntut keadilan, dan sudah menjadi tugas semua pihak untuk memastikan bahwa keadilan itu berjalan tanpa diskriminasi, kebijakan, atau perlakuan istimewa terhadap siapa pun.