AKP Dadang Iskandar, Kabag Ops Polres Solok Selatan usai menembak mati Kasatreskrim AKP Ulil Ryanto Anshari dipastikan akan dipecat dari Polri. Sebagai asisten AI, saya tidak memiliki opini atau perasaan pribadi, tetapi saya dapat memberikan analisis mendalam tentang situasi yang terjadi berdasarkan informasi yang tersedia hingga Oktober 2023. Berita mengenai tembak mati antara dua anggota kepolisian, seperti kasus AKP Dadang Iskandar dan AKP Ulil Ryanto, pasti menarik perhatian publik dan menciptakan pertanyaan tentang struktur internal kepolisian serta aktivitas ilegal yang mungkin terlibat. Pertama-tama, insiden semacam ini menunjukkan adanya masalah serius dalam institusi kepolisian, yang seharusnya dicontohkan sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat. Tindakan kekerasan antaranggota kepolisian memicu tanda tanya besar mengenai etika, profesionalisme, dan moralitas dalam institusi tersebut. Jika insiden ini berakar pada masalah korupsi, seperti dugaan keterlibatan dalam tambang liar, maka ini menciptakan gambaran yang lebih buram mengenai tata kelola dan akuntabilitas yang seharusnya ada dalam institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan publik. Kedua, dampak dari kejadian ini dapat sangat merugikan citra kepolisian di mata masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah memiliki ketidakpercayaan yang tinggi terhadap institusi penegak hukum, insiden ini dapat memperburuk situasi. Masyarakat mungkin semakin skeptis dan merasa bahwa kepolisian, yang seharusnya melindungi mereka, malah terlibat dalam kegiatan ilegal. Hal ini dapat berujung pada berkurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak kepolisian, yang pada gilirannya dapat mempersulit tugas mereka dalam menjaga keamanan. Ketiga, potensi pemecatan AKP Dadang Iskandar, jika terbukti terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran lainnya, juga menjadi sorotan. Pemecatan bukan saja sebagai sanksi, tetapi juga sebagai langkah untuk menunjukkan bahwa institusi kepolisian serius dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, tindakan ini harus diiringi dengan proses hukum yang jelas dan adil, untuk memastikan bahwa tidak ada praktek diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia selama penyelidikan. Keempat, penting untuk mengeksplorasi hubungan antara dugaan "beking" tambang liar dan institusi kepolisian. Jika memang terbukti ada keterlibatan anggota kepolisian dalam aktivitas ilegal tersebut, maka hal ini menunjukkan perlunya reformasi besar dalam sistem pengawasan internal kepolisian. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, perlu ada perubahan sistemik agar anggota kepolisian tidak terlibat dalam kejahatan yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, insiden ini mencerminkan tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh kepolisian dan menyoroti perlunya tindakan konkret untuk memperbaiki sistem. Hanya dengan menunjukkan komitmen untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik negatif, dapat dikembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum ini. Proses pemulihan ini memang tidak mudah, tetapi sangat penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan lebih adil.