Sehingga, kata Dwi, pihaknya memperlakukan AKP Dadang dengan baik agar dia bisa jujur apa yang sudah ia perbuat. Berita mengenai AKP Dadang yang tidak diborgol dan merokok saat diperiksa oleh Propam, Polda Sumbar, serta klaim bahwa pelaku mengalami gangguan mental, menunjukkan kompleksitas dalam penanganan kasus hukum, terutama yang melibatkan anggota kepolisian. Tindakan yang tampaknya tidak profesional—seperti tidak diborgol dan merokok—dapat menciptakan persepsi publik yang negatif terhadap lembaga kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Ini menimbulkan pertanyaan tentang standar operasional prosedur dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai faktor yang mungkin memengaruhi situasi tersebut. Jika memang pelaku mengalami gangguan mental, ini harus menjadi perhatian utama. Gangguan mental adalah kondisi serius yang memerlukan pendekatan khusus dan pemahaman yang mendalam. Dalam hal ini, pihak berwenang perlu memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dan kesehatan mental, selain penegakan hukum. Namun, pernyataan bahwa pelaku mengalami gangguan mental tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan tindakan tidak profesional yang terlibat. publik mungkin akan merasa skeptis jika tindakan hukum tidak diterapkan secara konsisten kepada semua individu, terlepas dari status mereka. Kedisiplinan terhadap anggota kepolisian harus ditegakkan, karena mereka seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Jika kasus-kasus serupa tidak ditangani dengan transparansi dan keadilan, akan mengakibatkan erosi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, komunikasi yang jelas dari pihak kepolisian terkait alasan tidak dilakukan penahanan dengan borgol juga sangat penting. Penjelasan yang baik dapat membantu meredakan kekecewaan dan kebingungan publik, serta menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki prosedur yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika. Ketidakpastian hanya akan memperburuk situasi dan menambah stigma terhadap masalah kesehatan mental di dalam kepolisian. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa anggota kepolisian, seperti masyarakat umum, memiliki tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu ada dukungan yang memadai bagi anggota kepolisian yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental, melalui program konseling dan penanganan yang tepat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjebak dalam masalah pribadi yang dapat berdampak pada kinerja mereka sebagai penegak hukum. Secara keseluruhan, berbagai faktor harus dipertimbangkan dalam kasus ini. Penting bagi kepolisian untuk meningkatkan transparansi dalam proses investigasi, serta menangani masalah kesehatan mental dengan serius. Tindakan yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat bagi para anggota kepolisian. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi lebih kredibel dan dapat diterima oleh publik.