Kabid Humas Polda Sumbar menyebut Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, mengalami gangguan mental. Berita mengenai kasus “Polisi Tembak Polisi” yang melibatkan AKP Dadang Iskandar tentunya menimbulkan berbagai reaksi dan opnion di masyarakat. Kasus seperti ini menyentuh banyak aspek, baik dari sisi hukum, etika, maupun kesehatan mental. Dalam konteks ini, penting untuk mengedepankan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang terjadi. Pertama, penyebutan bahwa AKP Dadang Iskandar mengalami gangguan mental memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana sistem kepolisian dan dukungan kesehatan mental bagi anggotanya. Setiap pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan penegakan hukum, memiliki tekanan psikologis yang cukup berat. Dalam hal ini, penting bagi lembaga kepolisian untuk menerapkan program-program yang mendukung kesehatan mental para anggotanya. Jika tidak, dapat terjadi konsekuensi serius, seperti yang terlihat dalam kasus ini. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan citranya. Ketika seorang anggota melakukan tindakan yang tidak profesional, seperti menembak sesama anggota, hal ini menimbulkan keraguan pada masyarakat tentang kemampuan institusi dalam menegakkan hukum. Kepercayaan publik terhadap kepolisian sangat penting, dan setiap insiden seperti ini bisa menciptakan dampak jangka panjang bagi reputasi institusi tersebut. Selanjutnya, penyelidikan yang tepat dan transparan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani secara adil. Proses hukum yang jelas dan tanpa intervensi politik atau kepentingan pribadi sangat penting untuk menjaga keadilan. Selain itu, jika ditemukan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi mental AKP Dadang Iskandar, institusi harus bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang ada. Akhirnya, kasus tersebut juga mengajak kita untuk merenungkan bagaimana masyarakat melihat isu kesehatan mental. Masih banyak stigma yang mengelilingi masalah ini, dan penting bagi kita untuk membuka dialog yang lebih luas mengenai bagaimana kita bisa mendukung individu yang mengalami masalah mental, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Masyarakat perlu didorong untuk lebih peduli dan memahami bahwa gangguan mental adalah sebuah masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat. Dengan demikian, kasus “Polisi Tembak Polisi” ini menjadi lebih dari sekedar berita tragis; ia mencerminkan kebutuhan akan perbaikan sistemik dalam lembaga kepolisian kita, serta peningkatan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental bagi semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang berisiko tinggi.