Kerjasama itu, tujuannya sebagai upaya menjalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang damai di Penajam Paser Utara Berita tentang Bawaslu Penajam Paser Utara yang menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) untuk menjalankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan damai mencerminkan langkah positif dalam mengedukasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses demokrasi. Kerjasama ini menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua pihak untuk menjaga integritas dan ketertiban dalam penyelenggaraan pilkada, yang merupakan salah satu momen penting dalam sistem pemerintahan lokal. Pemilihan kepala daerah adalah salah satu instrumen demokrasi yang dapat menentukan arah pembangunan daerah. Dalam konteks ini, keberadaan pengawasan yang ketat serta pendidikan politik yang baik kepada masyarakat sangatlah penting. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan dan bebas dari kecurangan. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh Peradi untuk menyebarluaskan informasi yang tepat mengenai hak dan kewajiban pemilih. Salah satu tantangan utama dalam pilkada adalah upaya menciptakan suasana yang aman dan damai selama proses berlangsung. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, sering kali muncul potensi konflik yang bisa mengganggu stabilitas sosial. Dengan menggandeng Peradi, Bawaslu tidak hanya meningkatkan pengawasan tetapi juga mendukung adanya mediasi hukum jika terjadi sengketa. Upaya ini tentu menjadi langkah preventif yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yang diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya iklim politik yang lebih sehat. Selain itu, program edukasi yang dirancang oleh Bawaslu dan Peradi bisa membantu masyarakat memahami proses pemilihan dengan lebih baik. Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek legal tetapi juga pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, diharapkan partisipasi pemilih dalam pilkada akan meningkat, sehingga legitimasi pemimpin yang terpilih menjadi lebih kuat dan representatif. Kerjasama ini seharusnya bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyusun strategi untuk menghadapi pilkada mendatang. Penyebaran informasi dan pendidikan politik harus dilakukan secara masif, terutama kepada kelompok-kelompok yang mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya suara mereka. Keberlanjutan program ini setelah pilkada juga perlu dipikirkan agar masyarakat tidak hanya terlibat di saat pemilu, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan setelah pemilu. Secara keseluruhan, langkah Bawaslu Penajam Paser Utara menggandeng Peradi adalah suatu inisiatif yang patut dihargai. Ini tidak hanya untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada tetapi juga untuk mendukung terciptanya demokrasi yang lebih baik dan berkualitas. Kerjasama ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan organisasi profesi dapat menghasilkan sinergi positif demi kepentingan masyarakat dan negara. Diharapkan ke depannya, semua pihak dapat terus bersinergi untuk menciptakan sistem pemilihan umum yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.