Polda Sumatera Barat akan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Berita mengenai insiden penembakan antar anggota polisi, seperti yang terjadi di Polda Sumatera Barat di mana AKP Dadang Iskandar menembak AKP Ulil Ryanto, menunjukkan bahwa masalah internal dalam institusi kepolisian masih menjadi perhatian serius. Insiden seperti ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra kepolisian sebagai institusi yang seharusnya melindungi dan menegakkan hukum. Pertama-tama, tindakan kekerasan di antara anggota kepolisian menyoroti adanya isu yang lebih dalam terkait dengan pelatihan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam institusi yang seharusnya mengedepankan disiplin dan penegakan hukum, kejadian ini menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam manajemen dan pembinaan anggota. Penting bagi Polda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelatihan dan sistem pengawasan yang ada sehingga insiden serupa tidak terulang di masa depan. Kedua, penembakan antar anggota polisi ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai contoh dalam berperilaku sesuai aturan. Ketika terjadi insiden semacam ini, hal itu dapat menyebabkan keraguan dan ketidakpercayaan dari publik terhadap kemampuan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah transparan dalam menangani kasus ini agar masyarakat memahami bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran tersebut. Di samping itu, proses pemecatan yang direncanakan terhadap AKP Dadang Iskandar adalah langkah yang perlu diambil untuk menunjukkan bahwa tindakan tidak profesional akan ditindak tegas. Namun demikian, pemecatan saja tidak cukup; Polda harus memastikan adanya proses hukum yang adil dan transparan untuk kasus ini. Selain itu, penting untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi bagi anggota kepolisian guna mencegah terjadinya insiden serupa. Lebih jauh lagi, insiden seperti ini membuka ruang diskusi mengenai kesehatan mental dan kesejahteraan anggota kepolisian. Tuntutan pekerjaan yang tinggi, tekanan situasi lapangan, dan masalah pribadi bisa menyebabkan stres dan perilaku tidak terkendali. Oleh karena itu, program dukungan psikologis dan kesehatan mental bagi anggota kepolisian perlu diperkuat agar mereka dapat menangani stres dan tekanan dengan baik, serta berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, insiden penembakan antar polisi di Polda Sumbar harus menjadi pelajaran berharga bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki sistem internal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat integritas anggotanya. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga citra kepolisian, tetapi yang lebih penting adalah untuk memastikan keselamatan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan.