Selain dikenal karena tambang emasnya, Solok Selatan, Sumbar adalah surga tambang ilegal yang di antaranya diduga dibekingi AKP Dadang Iskandar. Berita mengenai "Profil Daerah Solok Selatan Sumbar, Surga Tambang Ilegal yang Diduga Dibekingi AKP Dadang Iskandar" mengangkat isu yang sangat penting dan relevan mengenai praktik tambang ilegal di Indonesia, khususnya di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Tambang ilegal menjadi salah satu masalah yang kompleks, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan hukum. Dalam konteks ini, jika benar adanya dugaan bahwa praktek tersebut mendapatkan perlindungan dari oknum aparat, ini menambah bobot permasalahan yang ada. Pertama-tama, keberadaan tambang ilegal seringkali berkontribusi pada kerusakan lingkungan yang parah. Penambangan yang tidak teratur tidak hanya mengakibatkan deforestasi, tetapi juga dapat mencemari sumber air yang penting bagi masyarakat lokal. Jika penambangan tersebut tidak diawasi dengan baik, dampaknya bisa sangat merugikan ekosistem setempat dan balasannya kepada masyarakat akan sangat negatif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas praktik ilegal ini harus dilakukan secara serius dan kolaboratif. Selanjutnya, adanya dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi praktik tambang ilegal memperlihatkan masalah integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Jika oknum kepolisian terlibat, hal ini akan merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ilegal yang merugikan mereka, bukan sebaliknya, di mana mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi mereka. Dalam konteks lebih luas, masalah tambang ilegal di Solok Selatan adalah refleksi dari kebutuhan ekonomi masyarakat yang sering kali terdesak. Banyak orang terjebak dalam siklus kemiskinan dan melihat tambang ilegal sebagai satu-satunya alternatif untuk mencukupi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, solusi jangka panjang harus mempertimbangkan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan aman ketimbang beralih ke praktik ilegal. Pemerintah daerah seharusnya mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan operasi tambang ilegal dengan meningkatkan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum. Ini termasuk upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari tambang ilegal serta menyediakan pelatihan dan dukungan untuk alternatif pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal juga perlu ditingkatkan agar mereka memiliki rasa memiliki atas lingkungan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam di daerah mereka adalah kunci untuk menciptakan keberlanjutan. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki suara, mereka lebih mungkin untuk mendukung praktik-praktik yang bertanggung jawab secara lingkungan. Oleh karena itu, keterbukaan dalam komunikasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, berita mengenai tambang ilegal di Solok Selatan dan dugaan keterlibatan aparat harus menjadi panggilan untuk aksi. Hal ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang menciptakan keadilan sosial dan lingkungan. Semua pihak harus bersama-sama mencari solusi dan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya mereka secara berkelanjutan.