Sedangkan kunjungan anggota DPRK ini dimaksudkan untuk pencetusan Qanun Ketahanan Keluarga di Pemko LHokseumawe. Berita tentang "Tiga Anggota DPRK Lhokseumawe PKS Pelajari Perda Ketahanan Keluarga di Pemko Depok" menunjukkan adanya upaya dari anggota dewan di daerah untuk mempelajari dan mengadopsi kebijakan yang berfokus pada ketahanan keluarga. Hal ini mencerminkan pentingnya aneka kebijakan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan struktur keluarga. Ketahanan keluarga adalah kunci bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah, sehingga pemahaman terhadap Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur hal tersebut sangat relevan. Salah satu aspek penting dari ketahanan keluarga adalah bagaimana fisik dan mental keluarga dapat diberdayakan untuk menghadapi berbagai tantangan. Dalam konteks ini, Pemko Depok yang memiliki Perda tentang Ketahanan Keluarga bisa memberikan wawasan yang berguna bagi DPRK Lhokseumawe. Melalui studi ini, anggota dewan dapat belajar mengenai program-program yang telah diterapkan, baik dalam hal pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun dukungan sosial yang mengarah kepada penguatan ketahanan keluarga. Investasi dalam penguatan ketahanan keluarga juga memiliki dampak jangka panjang. Ketika keluarga diperkuat, maka akan mengurangi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pendidikan yang tidak memadai. Dengan mengadopsi praktik-praktik baik yang terdapat dalam Perda Pemko Depok, diharapkan DPRK Lhokseumawe dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, sehingga hasilnya lebih efektif dan berdampak positif. Namun, penting bagi anggota DPRK Lhokseumawe untuk tidak hanya sekadar mengimitasi kebijakan, tetapi juga menganalisis dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan konteks lokal. Dalam hal ini, pendekatan partisipatif dengan masyarakat dan stakeholder lokal diperlukan agar kebijakan yang akan diambil benar-benar relevan dan bermanfaat. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga penting agar rasa memiliki terhadap kebijakan yang dihasilkan semakin kuat. Dukungan pemerintah daerah juga menjadi aspek kunci yang harus diperhatikan. Implementasi kebijakan yang baik memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Dengan membangun sinergi ini, diharapkan kebijakan ketahanan keluarga yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak signifikan bagi masyarakat di Lhokseumawe. Overall, langkah belajar dari peraturan yang sudah ada dan berhasil diaplikasikan di daerah lain adalah hal yang positif. Namun, kesuksesan penerapan Perda ketahanan keluarga di Lhokseumawe sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam, kolaborasi yang solid, serta komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan. Di era yang terus berubah ini, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data akan sangat dibutuhkan untuk menanggapi tantangan yang dihadapi keluarga-keluarga di Lhokseumawe.