Ismail SHum mengatakan, para petugas juga sebelumnya sudah memberikan teguran kepada para pedagang tersebut. Berita mengenai pembongkaran belasan bangunan liar yang digunakan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lambaro mencerminkan dinamika yang sering terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam upaya penataan ruang kota dan keberlangsungan ekonomi lokal. Tindakan pembongkaran ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek penegakan hukum, pengelolaan ruang publik, maupun dampaknya terhadap para pedagang yang bergantung pada lapak mereka untuk mencari nafkah. Pertama, dari aspek penegakan hukum, pembongkaran bangunan liar merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan peraturan dan menjaga aturan yang ada. Dalam banyak kasus, bangunan tanpa izin berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menciptakan masalah sosial, seperti peningkatan kemacetan dan keberadaan fasilitas publik yang tidak tertata. Oleh karena itu, tindakan ini bukan hanya sekadar menghentikan aktivitas perdagangan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menciptakan kota yang lebih tertib dan terencana. Namun, di sisi lain, pembongkaran tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi para PKL yang bergantung pada lokasi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Mereka seringkali tidak memiliki alternatif lain untuk berjualan, dan pembongkaran bisa menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi banyak orang. Tanpa adanya solusi yang jelas atau tempat pengganti yang memadai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan mengakibatkan ketidakpuasan sosial di kalangan masyarakat yang terdampak. Dari perspektif ekonomi, PKL seringkali menjadi bagian integral dari ekosistem pasar. Mereka tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi juga memberikan warna tersendiri dalam dinamika ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menyediakan lokasi yang lebih teratur bagi PKL atau melibatkan mereka dalam perencanaan pasar untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka. Pemerintah lokal perlu menjalin komunikasi yang baik dengan komunitas pedagang guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, program pemindahan lapak PKL ke lokasi yang lebih strategis dan terencana dapat menjadi jalan tengah antara penataan ruang dan keberlangsungan usaha. Selain itu, pendampingan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan atau bantuan modal juga dapat membantu para pedagang untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Secara keseluruhan, tindakan pembongkaran bangunan liar di Pasar Lambaro merupakan langkah yang patut dipertimbangkan, namun harus dilaksanakan dengan pendekatan yang humanis. Penegakan hukum perlu berjalan seiring dengan perhatian terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat. Upaya penataan pasar harus mempertimbangkan kebutuhan semua pihak, dan menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, keseimbangan antara penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.