Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, M Fachrizanoor mengatakan, total ada 1.100 APK per 22 November yang terdata melanggar Berita mengenai lebih dari 1.100 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar di Banjarmasin merupakan sinyal penting terkait disiplin dan etika dalam pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran seperti ini tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran calon pasangan dan tim sukses terhadap ketentuan yang ada, tetapi juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan antar calon. APK seharusnya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan visi dan misi, namun ketika banyak yang melanggar aturan, ini bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Ajakannya kepada pasangan calon untuk membersihkan APK yang melanggar sebelum masa tenang adalah langkah positif dari KPU. Ini menunjukkan komitmen KPU untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Masa tenang adalah periode penting untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk merenungkan pilihan mereka tanpa gangguan dari kampanye yang aktif, sehingga penting untuk memastikan bahwa lingkungan pemilihan bersih dari elemen-elemen yang dapat mengganggu konsentrasi pemilih. Namun, tantangan yang dihadapi KPU tidaklah ringan. Koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti tim sukses dan calon, sangat penting untuk memastikan bahwa upaya pembersihan ini dilakukan secara efisien. Selain itu, perlu ada sanksi yang tegas bagi pelanggar untuk mendidik semua pihak tentang pentingnya mematuhi regulasi pemilu. Tanpa adanya sanksi, apel terhadap kesadaran dan kepatuhan mungkin sulit tercapai. Di sisi lain, berita ini juga mencerminkan perlunya peningkatan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku dalam kampanye. Edukasi kepada calon pasangan dan timnya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemasangan APK sangat penting. Dengan pemahaman yang baik mengenai regulasi, diharapkan pelanggaran serupa dapat diminimalisir di masa mendatang. Kehadiran media juga memainkan peran penting dalam hal ini. Media seharusnya tidak hanya melaporkan pelanggaran, tetapi juga memberikan ruang bagi diskusi yang lebih dalam mengenai tata cara pemilu yang beretika. Berita seperti ini tidak hanya harus dilihat sebagai informasi, tetapi juga sebagai trigger untuk dialog yang lebih besar tentang demokrasi dan partisipasi politik yang sehat di Indonesia. Secara keseluruhan, pelanggaran terhadap APK adalah masalah yang harus ditangani dengan serius. Langkah KPU untuk mengajak pasangan calon membersihkan APK melanggar merupakan upaya yang patut diapresiasi dan harus diteruskan oleh semua pihak. Hal ini adalah bagian dari usaha untuk menciptakan pemilihan yang bersih, transparan, dan adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan perhatian yang tepat dan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan pelanggaran semacam ini dapat diminimalisir di masa depan, sehingga pemilu dapat berjalan lebih baik.