pihaknya meminta dukungan semua pihak termasuk dari pers, agar target penerimaan Rp 33,56 Triliun bisa tercapai dan terlampaui. Berita mengenai maraknya penipuan yang mencatut nama Dirjen Pajak merupakan isu yang sangat relevan dan penting, terutama dalam konteks perlindungan masyarakat dari praktik penipuan yang semakin canggih. Dalam era digital seperti sekarang, berbagai bentuk penipuan online semakin sering terjadi, dan oknum-oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan nama lembaga resmi, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menipu masyarakat. Hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang sudah seharusnya mendapat perlindungan dan bimbingan dari pihak berwenang. Penting sekali bagi Kanwil DJP untuk bersinergi dengan media dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat. Media memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada publik. Dengan melakukan sosialisasi, masyarakat akan lebih sadar dan kritis terhadap kemungkinan penipuan yang dapat terjadi. Edukasi tentang modus-modus penipuan yang sering terjadi, serta cara mengenali dan melaporkannya, harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terjebak. Di sisi lain, upaya sosialisasi ini juga menunjukkan tanggung jawab DJP dalam menjaga nama baik lembaga dan melindungi masyarakat. Dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat sasaran, diharapkan masyarakat tidak hanya lebih waspada, tetapi juga tahu langkah-langkah yang harus diambil jika mereka menjadi korban atau melihat tindakan mencurigakan. Ini juga menjadi momentum bagi DJP untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga pajak dapat terjaga. Tentunya, tidak hanya sosialisasi yang diperlukan. Penegakan hukum terhadap para pelaku penipuan ini juga harus dilakukan dengan tegas. Kerjasama antara DJP dengan kepolisian dan instansi terkait sangat penting untuk memproses hukum para pelaku yang mencatut nama lembaga negara. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan perlindungan yang lebih baik. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena penipuan ini mencerminkan perlunya pendidikan literasi digital di kalangan masyarakat. Di era informasi, masyarakat dituntut untuk lebih kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Program-program pendidikan literasi digital, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami risiko yang ada di dunia maya dan cara-cara melindungi diri mereka. Secara keseluruhan, tindakan Kanwil DJP untuk mengajak media sosialisasi adalah langkah positif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan penipuan yang semakin kompleks, kerjasama antara lembaga, media, dan masyarakat perlu terus dipupuk demi terciptanya ekosistem yang aman dan nyaman bagi semua. Keberadaan informasi yang tepat dan up-to-date akan menjadi benteng pertama bagi masyarakat untuk melindungi diri dari penipuan.