Amrunur juga menjelaskan skema pengawasan di daerah terdampak bencana, seperti erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur dan bencana lain Berita mengenai ribuan pemilih disabilitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menggunakan hak pilih mereka saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan langkah positif dalam memperkuat partisipasi demokratis di Indonesia. Keberadaan kategori pemilih disabilitas sering kali terabaikan dalam proses pemilihan umum, meskipun mereka memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pilihan mereka. Dalam konteks NTT, adanya upaya untuk melibatkan pemilih disabilitas menunjukkan komitmen yang kuat dari penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah untuk memastikan inklusivitas. Partisipasi pemilih disabilitas dalam Pilkada sangat penting bukan hanya untuk menciptakan pemerintahan yang representatif, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak disabilitas. Ketika ribuan pemilih disabilitas terlibat secara aktif dalam proses pemilu, ini akan memberikan sinyal kepada komunitas dan pengambil kebijakan bahwa hak-hak mereka harus diakui dan dihormati. Ini juga menawarkan kesempatan bagi kandidat dan partai politik untuk merancang program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok disabilitas. Namun, perlu diingat bahwa untuk memastikan partisipasi yang efektif, berbagai tantangan harus dihadapi. Keterbatasan aksesibilitas, baik dari segi fisik maupun informasi, masih menjadi hambatan bagi pemilih disabilitas. Oleh karena itu, penting bagi otoritas terkait untuk memastikan bahwa tempat pemungutan suara (TPS) dan materi pemilu seperti surat suara dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk memudahkan pemilih disabilitas. Misalnya, penyediaan aksesibilitas fisik di TPS dan penggunaan format yang ramah bagi penyandang disabilitas, seperti huruf Braille atau bahasa isyarat. Selain itu, ada pentingnya sosialisasi yang lebih luas kepada pemilih disabilitas mengenai proses pemilu. Edukasi yang tepat akan membantu mereka memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara menggunakan hak pilih mereka dengan benar. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu disabilitas dapat menjadi mitra strategis dalam mengedukasi dan memfasilitasi pemilih disabilitas. Melihat ke depan, merupakan harapan besar bahwa inisiatif ini tidak hanya akan menjadi tren musiman selama Pilkada, tetapi juga akan berlanjut dalam setiap aspek kehidupan politik. Dengan melibatkan pemilih disabilitas secara aktif, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua suara, termasuk suara penyandang disabilitas, didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Kesadaran akan pentingnya partisipasi pemilih disabilitas harus menjadi bagian integral dalam diskusi tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Pemilihan yang adil dan inklusif adalah landasan bagi masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Jika langkah-langkah tersebut diambil dengan serius, bukan hanya di NTT tetapi di seluruh Indonesia, kita akan semakin dekat dengan realisasi demokrasi yang sesungguhnya.