Wayan Adi Arnawa mempertanyakan rencana I Wayan Suyasa memberikan insentif kepada PPPK saat debat ketiga Pilbup Badung 2024. Berita mengenai debat Pilbup Badung antara Adi Arnawa dan Suyasa yang membahas insentif untuk PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menunjukkan betapa pentingnya isu kesejahteraan pegawai publik dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pertanyaan yang diajukan Adi Arnawa kepada Suyasa mengenai niat memberikan insentif kepada PPPK mencerminkan kepedulian terhadap nasib tenaga kerja di sektor publik, yang selama ini sering kali mendapatkan perhatian yang minim dalam kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan daerah, PPPK merupakan bagian penting dari implementasi program dan layanan publik. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas. Dengan adanya insentif, diharapkan PPPK dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat Badung. Pertanyaan yang diajukan Adi Arnawa juga bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk menguji komitmen dan rencana politik Suyasa dalam merespons isu-isu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa calon pemimpin harus siap mengatasi tantangan yang ada dan memiliki rencana yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai publik. Pendekatan ini tidak hanya bermanfaat bagi PPPK, tetapi juga mencerminkan responsifnya sebuah pemerintah daerah terhadap kebutuhan warganya. Suyasa, sebagai calon yang dihadapkan pada pertanyaan ini, memiliki kesempatan untuk menjelaskan rencana dan kebijakan yang akan diterapkannya dalam hal insentif PPPK. Dalam hal ini, transparansi dan kejelasan rencana akan sangat penting, karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pegawai publik. Jika Suyasa dapat memberikan jawaban yang memadai dan meyakinkan, ini bisa menambah kepercayaan publik kepada dirinya sebagai calon pemimpin. Debat semacam ini juga penting untuk mendidik masyarakat mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para pegawai publik dan solusi yang mungkin ditawarkan oleh calon pemimpin. Masyarakat perlu memahami bahwa pilihan pemimpin bukan hanya terkait dengan aspek politik, tetapi juga berdampak langsung terhadap layanan publik yang mereka terima. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam diskusi semacam ini sangat penting untuk memastikan suara mereka terdengar dan kebutuhan mereka diperhatikan oleh para calon pemimpin. Secara keseluruhan, pertanyaan mengenai insentif PPPK ini tidak hanya relevan dalam konteks pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan isu yang lebih besar terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di sektor publik. Ini menandakan bahwa pemilihan kepala daerah di Badung tidak hanya sekadar tentang siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana calon pemimpin tersebut akan memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup warganya, termasuk para pegawai publik.