Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra menyoroti dugaan adanya beking tambang dalam kasus penembakan yang menewaskan AKP Ryanto Ulil di Solok Selatan. Berita mengenai pengawasan dan tindakan terhadap aparat penegak hukum, dalam hal ini AKP Dadang Iskandar, menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam institusi kepolisian. Penyebutan 'tiga kesalahan' mencakup berbagai aspek, mulai dari dugaan keterlibatan dalam aktivitas illegal seperti penambangan liar hingga tindakan ekstrem seperti penembakan terhadap rekan sesama polisi. Hal ini menunjukkan adanya masalah serius yang perlu menjadi perhatian baik bagi pihak kepolisian maupun masyarakat. Pertama, keterlibatan polisi dalam kegiatan ilegal seperti penambangan liar mencerminkan adanya sistemik korupsi dan kolusi dalam kepolisian. Seharusnya, aparat penegak hukum menjadi pelindung dan penegak keadilan, bukan malah berkolaborasi dengan tindakan kriminal. Hal ini mengingatkan kita bahwa ada banyak faktor yang mendorong perilaku tersebut, seperti lemahnya pengawasan internal, tekanan lingkungan, atau bahkan kebutuhan ekonomi. Kedua, penembakan yang terjadi di lingkungan kepolisian menunjukkan bahwa masalah kekerasan tidak hanya terjadi antara aparat dengan masyarakat, tetapi juga di internal mereka sendiri. Kejadian tersebut bisa jadi mencerminkan adanya ketidakpuasan atau konflik internal yang tidak ditangani dengan baik. Hal ini sangat berbahaya karena akan menciptakan rasa ketidakpercayaan di publik terhadap kapasitas kepolisian dalam menjaga keamanan. Pengawasan oleh lembaga legislative seperti Komisi III DPR menjadi sangat vital untuk menindaklanjuti masalah ini. Tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam pelanggaran hukum tidak hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap reformasi kepolisian. Jika masalah ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan ada lebih banyak kasus serupa di masa depan yang merusak citra kepolisian. Dari perspektif masyarakat, berita ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Ketika institusi yang seharusnya menjadi penegak hukum terlibat dalam pelanggaran, kepercayaan masyarakat terhadap mereka akan berkurang. Masyarakat berhak mendapatkan keamanan dan keadilan yang telah dijanjikan oleh negara. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menuntut transparansi dan keadilan atas tindakan yang diambil terhadap individu-individu yang terlibat dalam tindakan korupsi atau kekerasan. Akhirnya, langkah-langkah ke depan harus fokus pada reformasi struktural dalam kepolisian. Ini mencakup pelatihan ulang bagi anggota kepolisian mengenai etika dan tanggung jawab mereka, peningkatan sistem pengawasan, dan mekanisme pelaporan yang lebih efektif bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga masyarakat bisa kembali merasa dilindungi oleh aparat penegak hukum.