Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan menyebut hal itu merupakan strategi pihaknya untuk Berita mengenai tindakan Polda Sumbar yang tidak memborgol salah satu anggotanya, yang terlibat dalam penembakan AKP Ulil, tentu menjadi sorotan publik dan menimbulkan beragam tanggapan. Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa penanganan kasus penembakan, terutama yang melibatkan anggota kepolisian, harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tindakan yang dianggap tidak konsisten dengan prosedur hukum yang berlaku dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Salah satu alasan mengapa masyarakat merasa keberatan dengan tindakan ini adalah karena adanya kesan bahwa polisi tidak terikat dengan hukum yang sama seperti warga sipil. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan tidak memborgol dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana keadilan ditegakkan dan sejauh mana transparansi dalam proses hukum itu sendiri. Sikap yang tampak toleran terhadap pelaku tindak pidana, meskipun dia juga merupakan anggota kepolisian, dapat merusak citra kepolisian di mata publik. Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan adalah dampak psikologis bagi keluarga dan rekan-rekan AKP Ulil. Ketika mereka melihat pelaku dapat merokok dan tidak diperlakukan dengan ketat, hal ini bisa dianggap kurang menghormati thmau keluarga korban. Dengan memperlihatkan kesan bahwa pelaku masih mendapatkan kenyamanan di tengah situasi yang tragis ini, Polda Sumbar mungkin tanpa sadar memperburuk rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan oleh pihak keluarga. Dalam konteks hukum, langkah-langkah kepolisian harus mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Hal ini penting untuk membangun rasa percaya masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat berhak untuk tahu bahwa semua pelanggaran hukum, tanpa memandang posisi atau jabatan, akan ditangani secara adil. Kasus ini, selain menjadi perhatian masyarakat, juga harus menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada agar lebih responsif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap publik. Akhirnya, penting bagi Polda Sumbar untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang alasan di balik keputusan tersebut. Mengedukasi publik tentang prosedur yang ada, mengapa tindakan tertentu diambil, dan apa langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya dapat membantu meredakan ketegangan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi adalah kunci untuk memperbaiki citra kepolisian di mata publik dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara merata.