Debat Pilkada Kabupaten Situbondo, Provinsi Jatim, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (22/11/2024) di Gedung Graha Pena, Surabaya, dibatalkan. Berita tentang pasangan calon (paslon) Karna-Khoirani yang melakukan walk out dalam debat Pilkada Situbondo dan membuat debat tersebut dibatalkan tentunya menarik untuk dianalisis dari berbagai sisi. Tindakan walk out yang dilakukan oleh paslon ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap situasi atau kondisi debat yang dinilai tidak kondusif. Hal ini bisa dipandang sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara debat, yang mungkin dianggap tidak netral atau tidak memberikan ruang yang adil bagi semua calon. Dalam konteks demokrasi, debat publik merupakan salah satu sarana penting bagi calon pemimpin untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Ketika debat dibatalkan, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan informasi penting tentang apa yang ditawarkan oleh para calon. Ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan pemilih yang seharusnya berdasarkan informasi yang komprehensif. Langkah walk out juga bisa dilihat sebagai upaya strategis dari paslon Karna-Khoirani untuk menarik simpati publik. Dalam politik, tindakan dramatis sering kali dapat menimbulkan efek viral dan menarik perhatian masyarakat serta media. Dengan melakukan walk out, mereka mungkin berharap agar stakeholder dan pemilih melihat bahwa mereka berkomitmen pada prinsip-prinsip tertentu, seperti integritas dan transparansi dalam proses demokrasi. Namun, tindakan walk out juga bisa menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan kedewasaan politik dari paslon tersebut. Jalan demokrasi seharusnya ditempuh melalui dialog dan debat, bukan dengan cara meninggalkan forum yang merupakan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan lawan politik dan menjelaskan pandangan mereka ke publik. Jika kedua paslon hanya memilih untuk meninggalkan forum tanpa menawarkan solusi atau respons yang konstruktif, hal ini dapat dilihat sebagai ketidakmampuan untuk menghadapi tantangan yang ada. Sementara itu, penyelenggara debat juga perlu mengevaluasi bagaimana proses pemilihan moderator dan format debat yang diterapkan. Kualitas debat yang baik harus mampu menciptakan suasana yang objektif dan inklusif untuk semua calon. Jika terdapat keluhan mengenai ketidakadilan atau ketidaknetralan, hal ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu jalannya proses politik yang sehat. Keberhasilan Pilkada tidak hanya terletak pada hasil akhir pemilihan, tetapi juga pada proses yang berlangsung. Debat, dalam hal ini, merupakan bagian integral dari pendidikan politik masyarakat. Dengan dibatalkannya debat ini, tentunya ada pekerjaan rumah yang besar bagi semua pihak, terutama penyelenggara, untuk memperbaiki sistem agar lebih baik di masa mendatang. Secara keseluruhan, insiden ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua dalam memahami pentingnya dialog terbuka dan akses informasi yang adil dalam proses demokrasi. Setiap pihak, baik calon, penyelenggara, maupun masyarakat, harus sama-sama berkomitmen untuk menciptakan iklim politik yang sehat dan konstruktif demi kesejahteraan bersama.