AKP Dadang Iskandar Kabag Ops Polres Solok Selatan tersangka penembakan terhadap AKP Ryanto Ulil Anshar disebut alami gangguan mental. Berita mengenai penembakan yang melibatkan AKP Dadang Iskandar dan statusnya yang diduga mengalami gangguan mental adalah salah satu contoh dari kompleksitas masalah dalam institusi kepolisian yang seringkali tidak luput dari sorotan publik. Dalam konteks ini, terjadi beberapa isu yang perlu dicermati secara mendalam. Pertama, tindakan penembakan tersebut jelas merupakan pelanggaran hukum yang serius. Institusi kepolisian seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum, dan tindakan seperti ini mencederai citra dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat berhak merasa aman dan terlindungi oleh pihak yang seharusnya menjaga keamanan mereka. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk menangani kasus ini dengan transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik tidak semakin menurun. Kedua, isu gangguan mental yang disebutkan dalam berita ini menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental di kalangan anggota kepolisian. Banyak orang masih menganggap stigma negatif terhadap masalah kesehatan mental, padahal ini adalah isu serius yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Jika memang terbukti bahwa AKP Dadang Iskandar mengalami gangguan mental, maka perlu ada kebijakan yang lebih baik dalam mendeteksi dan mendukung kesehatan mental para anggota kepolisian untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Ketiga, di sisi organisasi, keputusan untuk memecat anggota yang terlibat dalam tindakan kriminal adalah langkah yang diperlukan, namun harus dilakukan dengan prosedur yang benar. Pemberhentian ini harus diawali dengan suatu proses yang adil dan objektif, termasuk evaluasi mendalam mengenai motivasi di balik tindakan tersebut. Proses ini penting tidak hanya untuk menjaga integritas institusi tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu. Selanjutnya, berita ini juga mencerminkan perlunya pembenahan dalam sistem pengawasan internal di kepolisian. Harus ada mekanisme yang efektif untuk menilai kinerja dan kesehatan mental para anggotanya secara berkala. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang menekankan etika dan disiplin dalam menjalankan tugas juga sangat penting agar setiap anggota bisa menghadapi tekanan pekerjaan dengan baik. Secara keseluruhan, kasus ini adalah panggilan untuk introspeksi dalam institusi kepolisian serta peningkatan sistem pengawasan dan dukungan kesehatan mental bagi anggota. Hal ini perlu menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak terulang dan kepercayaan publik terhadap kepolisian dapat dipulihkan. Keterbukaan dalam menangani kasus ini juga akan menjadi indikator bagaimana institusi menyikapi masalah yang terjadi di dalamnya.