Menurut Bambang, wacana itu tercetus karena Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 usai Berita mengenai pernyataan Gerindra terkait penunjukan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai lembaga ad hoc dan implikasinya terhadap kegiatan pemilu dalam lima tahun ke depan mencerminkan dinamika yang kompleks dalam politik Indonesia. Pernyataan tersebut menyoroti dua isu utama: efisiensi biaya negara dan keberlanjutan kegiatan pemilihan umum. Pertama-tama, tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan anggaran negara menjadi salah satu perhatian utama dalam pemerintahan. Dengan menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga ad hoc, terdapat pengharapan bahwa proses pemilu bisa dijalankan dengan lebih efisien dan mengurangi beban anggaran. Namun, perlu dicermati bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kualitas dan integritas pemilu. Pemilu adalah pilar demokrasi, dan setiap langkah yang diambil harus memastikan bahwa proses tersebut tetap transparan, adil, dan dapat dipercaya. Jika keputusan ini hanya didasarkan pada penghematan anggaran, maka risiko penurunan kualitas pemilu dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Di sisi lain, kekhawatiran mengenai kurangnya kegiatan pemilu dalam lima tahun ke depan juga patut dicermati. Jika KPU dan Bawaslu berfungsi sebagai lembaga ad hoc, Ini mungkin menciptakan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Dalam konteks politik yang dinamis, stagnasi dalam kegiatan pemilu bisa berujung pada penumpukan masalah yang lebih besar, baik dari segi legitimasi pemerintah yang berkuasa maupun dalam hal pembaruan kebijakan publik. Keberlanjutan pemilu yang teratur adalah fondasi bagi keberlangsungan demokrasi, dan setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Di sinilah pentingnya dialog konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama untuk mendiskusikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Harus ada kejelasan mengenai mekanisme, tujuan, dan dampak dari pengubahan status KPU dan Bawaslu. Keterlibatan publik dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki suara dan dapat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Akhirnya, dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi semua pihak untuk berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi yang baik. Keberlangsungan proses pemilu yang demokratis dan transparan adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemerintah, partai politik, dan lembaga pemilihan harus berkomitmen untuk beroperasi dengan integritas dan memperhatikan kebutuhan serta aspirasi rakyat. Memastikan bahwa biaya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan pemilu yang baik adalah tantangan yang harus dihadapi secara kolektif.